Papua Storyteller

Loading...

Senin, 14 Mei 2012

GERAKAN PEMBEBASAN BANGSA PATANI

PASIFIKASI, DEMI PEMBANGUNAN TERUSAN KRA?

 oleh Dr. George J. Aditjondro

Gelombang-Gelombang Perlawanan Bangsa Patani:

= Tahun 1901, Raja Patani, Tengku Abdul Kadir Qamaruddin, mengirim surat kepada Gubernur Straits Settlements  Inggris di Singapura, meminta intervensi Inggris terhadap Raja Siam, Chulalongkorn (Rama V), untuk mengatasi penderitaan rakyatnya. Namun sang gubernur diam saja, sebab buat Inggris, persahabatan dengan Siam sangat diperlukan, sebagai buffer state  (negara tameng) antara jajahan Perancis di daratan Asia Tenggara(French Indo-China) dan jajahan Inggris di Asia Selatan dan Tenggara (British India). Gagal mendapat dukungan Inggris, Tengku Abdul Kadir Qamaruddin mencoba mengorganisir satu gerakan, yang dapat memancing penindasan yang lebih keras oleh penguasa di Bangkok, yang pada gilirannya dapat memicu perlawanan menentang reorganisasi ketujuh provinsi itu, di mana penguasa local (chaomuang) digantikan oleh birokrat-birokrat Thai yang beragama Buddhis. Walhasil, serangkaian perlawanan kolektif dimulai, ketika raja-raja Melayu menolak melepaskan kekuasaan mereka sebagai chaomuang  ke tujuh provinsi wilayah Selatan itu, yakni Patani, Nhongchik, Eaman, Ra-ngae (Legeh), Saiburi, Yala, dan Yaring (Che Man 1990: 35, 62).


Perlawanan para bangsawan itu didukung oleh para pemimpin agama, yang percaya bahwa tunduk tanpa perlawanan kepada sebuah rezim non-Islam, dilarang oleh agama Islam. Di provinsi Saiburi, misalnya, para ulama mendukung sikap Raja Saiburi, Tengku Abdul Kadir Nilebai (Phraya Suriyasunthornbowornphakdi), yang menolak pembentukan pengadilan agama Buddhis oleh pemerintah Thai di provinsi itu. Sedangkan di Raman, para hakim agama Islam dan kepala-kepala desa meletakkan jabatan sebagai protes terhadap campur tangan Bangkok dalam peradilan agama Islam di sana. Pemerintah Thai sampai harus menggunakan kekerasan untuk mengatasi perlawanan itu (Che Man 1990: 62-3).

Perlawanan Bangsa Patani terhadap integrasi wilayah mereka ke dalam struktur Kerajaan Siam terus berjalan, walaupun terus menghadapi represi aparat kerajaan. Tahun 1901, Raja Legeh, Tuan Tengah Shamsuddin, dicopot dari posisinya dan dibuang ke Songkhla. Pencopotan raja-raja yang lain menyusul setahun berikut, namun mereka tetap diberi pensiun sebagai kompensasi. Secara sistematis, semua fungsionaris di tujuh provinsi Selatan itu diganti dengan birokrat Thai. Pembayaran Bunga Mas  oleh raja-raja Melayu itu ke Raja Siam yang dulunya 2 ½ tahun sekali dihapuskan, sebab kesatuan-kesatuan politik di Selatan itu tidak lagi dianggap jajahan, melainkan bagian integral dari Kerajaan Siam, dan ketujuh provinsi itu dilebur menjadi empat provinsi yang lebih besar, yakni Patani, Bangnara, Saiburi, dan Yala (Che Man 1990: 35, 63).

= Di masa pemerintahan Raja Siam Vajiravudh (1910-25), gerakan perlawanan Bangsa Patani meningkat, seiring dengan meningkatnya usaha Kerajaan Thai untuk menguasai masyarakat Melayu di Selatan. Sebagian besar kerusuhan itu berlatarbelakan keinginan masyarakat Melayu untuk mengatur diri mereka sendiri. Memang, sejak awal inkorporasi Patani ke dalam Kerajaan Muangthai tahun 1902, perlawanan Bangsa Patani mengambil bentuk politis dan religius. Keterlibatan para pemimpin agama dalam perlawanan itu didorong oleh keinginan untuk merebut kekuasaan politik kembali dari para bangsawan. Misalnya, pemberontakan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama yang kharismatik, To’ Tae di tahun 1910 dan Haji Bula tahun berikutnya (Che Man 1990: 63).

= Tahun 1915, mantan Raja Patani, Tengku Abdul Kadir Qamaruddin, yang pernah ditahan oleh penguasa Muangthai tahun 1903 dan dipenjara di Provinsi Phitsanulok selama 33 bulan, sebelum dibebaskan dengan janji tidak akan terjun ke bidang politik, hijrah ke Kelantan, yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Inggris. Dari sana ia terus memimpin gerakan perlawanan Bangsa Patani, dengan dukungan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad IV. Perlawanan paling serius yang diilhami Tengku Abdul Kadir Qamaruddin terjadi tahun 1922, ketika pemerintah Thai mengambil satu langkah lagi untuk mengintegrasikan masyarakat Melayu Patani ke dalam negara Thai, dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar Wajib tahun 1921, yang mengharuskan semua anak Melayu Muslim mengikuti sekolah dasar Thai yang berbahasa Thai. Masyarakat Melayu Muslim melihat ini sebagai langkah baru lagi demi ‘Siamifikasi’ rakyat Patani, dan mengikis agama dan budaya mereka dari anak-anak mereka. Salah satu bentuk perlawanan para pemuka agama dan bangsawan Patani adalah memerintahkan rakyat pedesaan Patani menolak membayar pajak dan sewa tanah milik pemerintah Thai. Tahun 1922, pemerintah Thai menurunkan pasukan polisi dan tentara yang bentrok dengan rakyat, serta menahan dan mengeksekusi sejumlah tokoh masyarakat Melayu Muslim. Tahun berikutnya, Bangkok dituduh oleh rakyat Patani, menutup sekolah-sekolah berbahasa Melayu dan sekolah-sekolah pengajian Al-Qur’an, yang memicu gelombang protes baru lagi, yang hanya dapat dipadamkan dengan kekerasan aparat lagi (Che Man 1990: 63-4).

= Boleh dikata, perlawanan Bangsa Patani berbanding lurus dengan usaha-usaha Siamifikasi mereka oleh Kerajaan Thai. Selama 15 tahun (1923-38), ketika represi terhadap rakyat Patani oleh Bangkok berkurang, di Selatan juga tidak banyak perlawanan. Namun di bawah pemerintahan Raja Phibun Songkhram yang sangat ultra-nasionalis, dari tahun 1938 sampai 1944, berakhirlah masa damai di Selatan. Soalnya, busana Melayu dilarang, begitu pula penggunaan bahasa Melayu dan beberapa praktek agama Islam. Bahkan ada kasus, di mana orang Muslim dipaksa menyembah ikon-ikon Buddhis. Asimilasi yang dipaksanakan oleh Phibun membuat ribuan orang Melayu-Muslim hijrah ke Semenanjung Malaya dan Arab Saudi. Di Malaya, Tengku Mahmud Mahyuddin, anak bungsu mantan Raja Patani, Tengku Abdul Jalal bin Tengku Abdul Muttalib, anak mendiang Raja Saiburi, dan sejumlah pemimpin Muslim lain membentuk Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR), sementara di Patani, Haji Sulong bin Abdul Kadir bin Muhammad Al-Fatani, seorang ulama terkenal dan ketua Majelis Agama Islam Provinsi Patani, mendirikan PPM (Patani People’s Movement) yang berafiliasi ke GAMPAR. Mereka beraliansi dengan tentara Inggris dan gerilyawan Melayu anti-Jepang, dengan harapan Inggris mendukung cita-cita mereka untuk melepaskan Patani Raya dari jajahan Muangthai, dan bersatu dengan saudara-saudara mereka di Semenanjung. Namun setelah Inggris menolak gagasan itu, Haji Sulong dibunuh oleh polisi Thai tahun 1954, serta GAMPAR dan PPM bubar, sirna pulalah harapan untuk bergabungnya sesama Melayu di Semenanjung (Che Man 1990: 64-6; May 1991: 313).

= Sesudah bubarnya GAMPAR dan PPM, muncul tiga front perlawanan Bangsa Patani, yakni BNPP, BRN, dan PULO. Tahun 1959, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) didirikan oleh Tengku Abdul Jalal (Adul Na Saiburi), mantan wakil ketua GAMPAR serta sejumlah ulama, dengan dukungan yang kuat dari mahasiswa Melayu Patani yang kuliah di Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan, dan bertujuan menegakkan kembali kemerdekaan Bangsa Patani berbasis Islam orthodoks, melalui perjuangan politik maupun perang gerilya, yang di kemudian hari dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Bangsa Patani. Front kedua, Barisan Revolusi Nasional (BRN), didirikan di tahun 1968 oleh Ustaz Abdul Karim Hasan, seorang pengagum Bung Karno, serta sekelompok generasi muda Patani dan bergerak melalui jaringan pondok, dan bertujuan mendirikan Republik Patani yang berideologi ‘sosialisme Islam’. Sedangkan front ketiga, Patani United Liberation Front  atau PULO, didirikan tahun 1968 di India oleh Tengku Bira Kotanila (Kabir Abdul Rahman), yang baru saja selesai studi S1 Ilmu Politik di Aligarg Musliom University serta sekelompok mahasiswa Melayu Patani di universitas yang sama. Segera sesudah pembentukan PULO, Tengku Bira pindah ke Mekkah dan berusaha merekrut anggota di antara orang-orang muda Muslim Patani di sana, dan menekankan bahwa PULO berideologi nasionalisme yang sekuler, berbeda dengan ideology BNPP yang Islam orthodoks dan BRN yang berideologi sosialisme Islam. Suasana politik Patani antara 1958-1960 ditandai dengan tuntutan ke arah kemerdekaan penuh bagi Bangsa Patani, tanpa bergabung dengan Malaysia, dengan mengacu kepada kebesaran Kerajaan Patani di masa lalu, didasarkan pada ajaran Islam. Cita-cita itu diperkuat dengan penerbitan dan peredaran buku History of the Malay Kingdom of Patani  karangan Ibrahim Shukri, dan buku Light of Security  karangan Haji Sulong (Che Man 1990: 70, 98-100; May 1991: 313).

=  Sejak akhir 1960an, muncul pergantian kepemimpinan serta perpecahan dari kelompok-kelompok utama tadi. Tahun 1985, Barisan Bersatu Mujahideen Patani (United Front of Patani Fighters) atau BBMP, memisahkan diri dari BNPP, dipelopori oleh Wahyuddin Muhammad, mantan wakil ketua BNPP. Waktu itu, sudah terjadi pergantian pimpinan BNPP, setelah meninggalnya ketuanya yang pertama, Tengku Abdul Jalal, di bulan September 1977, sehingga Komite Sentral BNPP memilih Badri Hamdan sebagai ketua. Ia berusaha menarik lulusan-lulusan universitas di Timur Tengah untuk menciptakan kader-kader Islam yang agresif, yang dapat merembes memasuki sekolah-sekolah Islam untuk membangun basis populer yang luas. Tahun 1985, ada 18 sekolah Islam yang sudah dikuasai oleh BNPP. Sementara itu, BRN telah pecah tiga. Perpecahan-perpecahan itu mengikuti garis pribadi, ideologis, dan kelas. Seperti pada gerakan pembebasan Bangsa Moro, usaha-usaha rekonsiliasi telah dilakukan, sehingga di awal 1988 terjadi suatu ‘aliansi longgar’ antara BRN dan PULO. Sejak medio 1970an, kegiatan gerilya di pedesaan agak berkurang, bergeser ke gerilya di kota oleh kelompok Sabil-illah (Jalan Allah) yang muncul di Provinsi Patani, berbasis di kota, dan berhaluan fundamentalis. Namun pada umumnya perjuangan gerakan pembebasan Bangsa Patani lebih diarahkan untuk mendapatkan dukungan internasional, walaupun mereka tidak begitu berhasil seperti Bangsa Moro. Ketiga kelompok tersebut di atas – BPNN, BRN, dan PULO – mendapat dukungan dari kelompok-kelompok di Malaysia dan Timur Tengah, namun di awal 1990-an,Arab Saudi menutup kantor PULO di Jeddah (Che Man 1990: 100-13; May 1991: 313).

= Walaupun berbeda dari sudut ideologi, ketiga front itu sama-sama setuju perlunya berjuangan bersenjata. Sejak awal 1970an, mereka menjalankan perang gerilya di provinsi-provinsi di mana merekia paling kuat. Di puncak perang gerilya (1970-5), istilah ‘pemerintah bayangan’ digunakan oleh penduduk pedesaan yang Muslim, sedangkan provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat kadang-kadang disebut “daerah bebas”. BNPP, BRN, dan PULO sering menghadang pasukan pemerintah dan sering menyerang checkpoints polisi dan instalasi-instalasi pemerintah Thai. Pemerasan, terutama terhadap pemilik perkebunan karet dan kelapa, serta penculikan-untuk-pemerasan, sering dilakukan. Pengusaha-pengusaha Thai sering harus membayar “uang keamanan” kalau tidak mau diganggu.  Sering juga, aksi-aksi teror dilancarkan untuk mengingatkan pemerintah Thai maupun rakyat pedesaan Patani bahwa ketiga front itu masih beroperasi (Che Man 1990: 100).

            Antara 1968 sampai 1975, pemerintah Thai melancarkan serangkaian operasi militer melawan aksi-aksi bersenjata Muslim itu, yang diberi nama sandi “Operasi Khusus di Empat Provinsi Perbatasan”, “Operasi Ramkamhaeng”, dan “Kampanye Khusus Anti Teror di Tiga Provinsi Perbatasan”. Operasi-operasi ini melibatkan Pasukan Khusus Polisi (semacam Brimob) dari Zone ke IX, dengan merekrut banyak relawan Buddhis maupun Muslim, dan diintegrasikan dalam satuan-satuan militer dan polisi organik di daerah Selatan. Hasil kampanye selama tujuh tahun ini: 385 bentrokan bersenjata dengan para pejuang Muslim; 329 pejuang Muslim gugur; 165 pejuang Muslim menyerah pada aparat Thai; 1,208 pejuang ditahan; serta perampasan 1451 pucuk senjata dari berbagai jenis, 27.538 butir peluru, dan 95 buah granat’; serta penghancuran 250 kamp gerilyawan. Komentar Kapten Polisi Megarat, salah seorang komandan operasi gabungan militer dan polisi Thai waktu itu: “Melihat statistik ini, kami ingin percaya bahwa operasi kami telah berhasil menumpas seluruh kekuatan para teroris. Kenyataannya, malah sebaliknya. Sejumlah teroris tetap aktif. Pemimpin-pemimpin baru yang kami belum kenal, telah muncul. Padahal, kita telah berperang dengan mereka sejak 1905, tapi mereka tetap exist” (Che Man 1990: 100-1).

            Memang begitulah, gerakan pembebasan Muslim Patani tetap beroperasi, dan konflik-konflik yang terjadi semakin mendalam dan meningkat. Pembunuhan lima orang pemuda Muslim, konon oleh prajurit Thai, di bulan Desember 1975, telah memicu demonstrasi terbesar dalam sejarah Patani. Ribuan orang berkumpul di Mesjid Raya Patani setiap hari selama 45 hari berturut-turut. Selama periode itu, sekurang-kurangnya 25 orang Muslim terbunuh lagi dan 40 orang terluka, konon oleh angkatan bersenjata Thai. Selain karena militasi Bangsa Patani sendiri, demonstrasi ini dapat juga dipandang sebagai produk peningkatan kesadaran politik akibat tiga tahun (1973-6) kebangkitan demokrasi di Muangthai. Selama periode itu, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional terus dilangsungkan, namun gerilya bersenjata tetap juga dilancarkan oleh ketiga front itu. Walhasil, antara November 1978 dan Oktober 1979, sejumlah 161 konflik bersenjata antara para pejuang dan aparat Thai berlangsung di ketiga provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat (Che Man 1990: 101).

            Perjuangan untuk mendapatkan perhatian luar negeri, yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pekerja Patani di Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan, mulai menunjukkan hasil, ketika sejumlah media cetak berbahasa Arab di Timur Tengah mulai membeberkan perjuangan Bangsa Muslim Patani di Muangthai Selatan. Dari bulan Juli s/d Agustus 1976, Al-Jihad,  salah satu harian terbesar di Lybia, menerbitkan liputan bersambung selama 43 hari tentang suka-suka para gerilyawan Patani. Buku-buku berbahasa Arab tentang gerakan pembebasan Patani juga telah terbit, seperti Patani: A Difficult and Concealed Revolutionary Movement karangan Muhammad Warieth, dan Islamic Government in Patani  karangan Rauf Saliby. Jurnalis dan pejabat Muslim juga mulai berkunjung ke daerah Patani, untuk mendapatkan informasi tangan pertama. Semuanya ini memperbesar kesadaran dan simpati Arab bagi pergumulan orang Muslim Patani (Che Man 1990: 101-2).

= Seperti juga perkembangan pada gerakan pembebasan Moro, varian terbaru dalam gerakan pembebasan Patani adalah terbentuknya kelompok-kelompok Muslim militan. Di antara kelompok-kelompok itu, yang sangat terkenal adalah Sabilillah  dan Grekkan Islam Patani (GIP). Sabilillah (Jalan Allah) dibentuk dalam bulan Desember 1975 di Provinsi Patani, saat sedang berlangsung demonstrasi besar di Patani, memprotes kekejaman pasukan marinir Thai, seperti dilukiskan di atas. Mereka menempuh jalan kekerasan untuk melawan control pemerintah atas daerah Melayu. Serangan paling besar yang pernah dilancarkan adalah pemboman terhadap Bandar Udara Internasional Don Muang, Bangkok, tanggal 4 Juni 1977. Sejak itu kelompok tersebut mengaku bertanggungjawab atas banyak serangan bom terhadap stasiun-stasiun kereta api dan instalasi-instalasi resmi lain (Pitsuwan 1989: 196-7).

            Gerakan Islam Patani (GIP) merupakan organisasi militant yang lebih muda, dan dibentuk di Kota Bharu, Kelantan. Menurut pemerintah Thai, gerakan yang mengaku progresif itu berada di bawah patronase sejumlah orang Melayu Kelantan. Yang tidak begitu dikenal, adalah kelompok Desember Hitam (1902).Nama itu diambil dari peristiwa historis, yakni dimasukkannya secara final daerah Patani Raya ke dalam Kerajaan Thai oleh Raja Chulalongkorn, dengan Dekrit 20 Desember 1902. Kelompok yang aktif di provinsi Yala ini mengaku bertanggungjawab atas peledakan bom pada saat Raja Muangthai berkunjung ke Yala, 22 September 1978 (Pitsuwan 1989: 197).

= Gerilyawan Patani ada juga yang melakukan persekutuan taktis dengan gerilyawan Komunis di kawasan perbatasan Muangthai dan Malaysia, maupun dengan gerakan pembebasan Acheh di seberang Selat Malaka. Dari ketiga front tersebut di atas, BRN yang ditengarai punya hubungan yang akrab dengan gerilyawan Partai Komunis Malaya (CPM, Communist Party of Malaya) dan Partai Komunis Thai (CPT). Tanggal 7 Agustus 1977, dibentuk Tentara Pembebasan Rakyat Muslim untuk bertempur bersama gerilyawan Partai Komunis Thai (Pitsuwan 1989: 172, 178).

= Adanya dua gerakan pembebasan yang beroperasi di wilayah perbatasan Muangthai dan Malaysia, membuat daerah itu menjadi sumber penyelundupan senjata dan amunisi bagi gerakan pembebasan di Acheh. Menurut sumber intelijen Indonesia, PULO telah memasok senapan mesin AK-47 bagi Gerakan Acheh Merdeka (GAM). Ini juga dibenarkan oleh polisi Thai, yang selama tahun 2001 sampai 2002, berhasil menyita pengapalan-pengapalan senjata dan amunisi ke Acheh, yang berisi senapan mesin, amunisi, granat, ranjau darat, dan bahan peledak TNT (Djalal & Djalal 2006: 36).

= Memasuki abad ke-21, aksi-aksi kekerasan di antara pejuang kemerdekaan Patani dan aparat negara Muangthai, semakin bergejolak. Pada April 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Muangthai. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah. Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 orang Muslim Takbai meninggal di perjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi tangan terikat di belakang. Sejak peristiwa Kruse dan Takbai yang menewaskan sekitar 200 orang Melayu-Muslim, kekerasan di wilayah Patani Raya semakin meningkat. Hampir tiap minggu ada ledakan bom, penembakan, dan aksi kekerasan lain. Sasarannya pegawai pemerintah, tentara, polisi, orang Tionghoa dan orang Buddha (Sholeh t.t.).

Dalam satu minggu menjelang dan setelah tahun baru Buddhis, Songkran, yang dirayakan selama lima hari sejak Jum’at, 13 April 2007, berbagai peristiwa pemboman dan penembakan terjadi. Pada hari Selasa, 10 April bom meledak di depan Cineplex Ratchayothin, Bangkok. Tidak ada korban, sebab diduga bom ini hanya untuk memberi nuansa rasa takut menjelang tahun baru Buddha. Pada tempat yang sama, menjelang tahun baru 2007, bom meledak yang menewaskan tiga orang dan puluhan luka-luka, dilanjutkan dengan ledakan di Muangthai Selatan, yang menewaskan sembilan orang. Menjelang tahun baru Buddhis ini, penembakan dan pemboman juga terjadi di Yala, Pattani dan Narathiwat. Lebih dari lima orang meninggal, dan puluhan luka-luka (idem).

= Hari Rabu, 12 Agustus, sebuah bom meletus di pintu gerbang sekolah desa Rusa Milae di distrik Muang, Provinsi Patani, yang mencederai dua orang sipil. Polisi kontan menuding gerakan pembebasan Patani berada di belakang aksi pemboman itu. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh polisi Tjai dan tim forensik menemukan sebuah bom yang dikendalikan dari jauh, disembunyikan dalam kotak logam di tiang listrik di seberang sekolah.

Pada hari yang sama, sebuah bom mencederai seorang ranger paramiliter ketika ia menyelidiki sebuah benda yang mencurigakan di distrik Kapho di provinsi yang sama. Lagi-lagi penguasa setempat menuding para pejuang kemerdekaan Patani berada di balik insiden itu.

Masih pada hari yang sama, dua orang terbunuh dan empat luka-luka, ketika sekelompok penyerang yang terdiri dari sedikitnya lima orang menembak ke tengah-tengah pengunjung warung the di Songkhla.

Secara menyeluruh, modus operandi para pejuang kemerdekaan di provinsi-provinsi Selatan yang bergolak itu tetap sama, yakni peledakan bom dan penembakan dari atas kendaraan yang melaju. Begitu menurut laporan mingguan, 10-16 Agustus 2009 dari International Centre for Political Violence and Terrorism Research, dari S. Rajaratnam School for International Studies di Singapura. Menurut lembaga riset terorisme itu, korbannya tidak terbatas pada satuan-satuan militer dan polisi, tapi juga orang-orang sipil. Namun peledakan bom di distrik Muang di provinsi Patani menunjukkan kemampuan membuat bom yang lebih canggih, yakni yang dapat diledakkan dari jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa para pejuang kemerdekaan semakin canggih kemampuannya, begitu menurut lembaga riset terorisme di Singapura itu. Namun lembaga itu masih mempertanyakan, apakah ini akan semakin meningkatkan konflik di wilayah Muangthai Selatan.

Lembaga itu juga mengakui, bahwa belum ada yang menyatakan bertanggungjawab atas aksi-aksi kekerasan itu. Ke-anonim-an serangan-serangan itu semakin menyulitkan pemerintah Muangthai untuk menangani masalah-masalah itu, serta menjawab tuntutan politis dari kelompok atau kelompok-kelompok yang bertanggungjawab. Ini bertentangan dengan keterangan dalam laporan mingguan lembaga riset itu, yang menggarisbawahi tuduhan penguasa setempat, bahwa kelompok pejuang kemerdekaan Patani bertanggungjawab atas aksi-aksi bom di Patani dan Songkhla itu.

Kepala Polisi Muangthai, Jenderal Polisi Phatcharawat Wongsuwon berangkat ke provinsi-provinsi Selatan pada Kamis pagi, 13 Agustus, untuk menindaklanjuti pengusutan pembantaian pada hari Senin, 8 Juni, di Mesjid Al-Furqon di Desa I Payae, Distrik Joh-Irong, Provinsi Narathiwat. Sebelum berangkat ke Selatan, ia membantah dugaan bahwa ada perwira polisi yang menyogok untuk naik pangkat, dengan menegaskan bahwa selama 30 tahun menjadi polisi, ia belum pernah mendengar hal itu terjadi. Ia juga menyangkal telah mendiskusikan daftar reshuffle perwira-perwira polisi dengan pejabat Kepala Polisi Jenderal (Pol) Wichien Pojphosri. Begitu menurut laporan mingguan lembaga riset Singapura itu.

= Last but certainly not least, seperti yang telah disinggung beberapa kali, konflik antara Bangsa Patani dan Kerajaan Thai juga menyentuh ranah agama dan simbol-simbolnya, yang paling menonjol di lembaga pendidikan. Di awal 1988, kontroversi meledak seputar larangan penggunaan jilbab (hijab). Ini didahului dua tahun sebelumnya, ketika seorang guru perempuan di sekolah di Nonthaburi karena datang mengawasi ujian akhir sekolah dengan memakai busana Muslimah. Hal serupa terjadi tanggal 2 Juni 1986 di Patani, ketika seorang PNS  perempuan datang bekerja dengan menggunakan jilbab. Selanjutnya, tanggal 11 Desember 1987, sekelompok mahasiswi Muslimah di IKIP di Yala memutuskan untuk masuk kuliah dengan menggunakan jilbab, yang kemudian diikuti oleh selusin mahasiswi Muslim lain. Tampaknya, larangan-larangan jilbab yang dikeluarkan di berbagai sekolah dan kantor pemerintah di wilayah Selatan, diwarnai oleh ketakutan aparat pemerintah Thai, terhadap aksi kekerasan kelompok Muslim Patani terhadap masyarakat Thai Buddhis di wilayah Selatan. Peristiwa yang melandasi ketakutan itu adalah ditemukannya bom berkekuatan 30 pound TNT di sebuah patung Buddha besar di Narathiwat pada tanggal 24 Maret 1987. Bom itu berhasil dijinakkan hanya tiga menit sebelum meledak (Satha-Anand 1994: 283-6).

Siapa itu bangsa Patani?
= Secara etno-linguistik, Bangsa Patani (orang Thai menyebutnya, Pattani, dengan ‘t’ ganda) adalah Orang Melayu, yang beragama Islam, berbeda dari Bangsa Thai, yang beragama Buddha. Walaupun mereka hanya meliputi sekitar 3 % dari seluruh penduduk Muangthai yang berjumlah 50 juta jiwa (1990), mereka merupakan mayoritas penduduk empat provinsi terselatan negara itu, yakni Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun, dan dulu dikenal sebagai ‘Pattani Raya’ (Che Man 1990: 32-3).

Apakah mereka punya, atau pernah punya suatu bentuk negara sendiri?
= Antara abad pertama dan ketujuh Masehi, ada sebuah kerajaan Melayu di leher antara Muanghtai dan Malaysia sekarang, bernama Langkasuka (orang Tionghoa menyebutnya, ‘Lang-ya-shiu’). Kerajaan ini terbentang antara Pattani di Muanghtai Selatan dan negara bagian Kedah sekarang. Pattani menjadi tempat persinggahan pelaut-pelaut yang berlayar dari ujung selatan Vietnam mengitari Teluk Siam. Kemudian, di masa puncak kejayaan Sriwijaya, antara 685 dan 689 Masehi kerajaan Langkasuka menjadi bagian dari Sriwijaya. Dengan demikian, Kedah menjadi bandar utama Sriwijaya di Semenanjung Melayu. Baru antara 1295-1296 Masehi, Langkasuka ditaklukkan dan diserap oleh Kerajaan Siam (Munoz 2006: 85, 115, 130, 173-4; Che Man 1990: 32). 

Menurut Hikayat Morong Mahawangsa, yang juga dikenal sebagai Kedah Annals,  Patani didirikan oleh orang Kedah. Sementara Phongsawadan Muang Patani,  atau Chronicles of Patani, menyebut pendiri kerajaan itu adalah seorang penguasa Kota Mahligai, yang mengubah sebuah desa pantai menjadi bandar yang ramai, sehingga ibukota dipindahkan dari Kota Mahligai ke kota baru itu, yang dinamakan Patani. Tidak jelas kapan kejadian itu. Namun Tome Pires, penjelajah bangsa Portugis yang singgah di Malaka tahun 1511, menulis bahwa Patani sudah ada sebelum 1370. Di fihak lain, para pelaut Tiongkok di saat ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang terkenal di tahun 1403, masih menyebut kerajaan itu Langkasuka (Che Man 1990: 32).

Patani juga salah satu pusat penyebaran Islam yang pertama di Asia Tenggara, berkat sentuhan pelaut-pelaut Arab yang berdagang dengan Tiongkok. Di akhir abad ke-12, pedagang-pedagang Arab dan India yang menetap di Patani telah menikahi perempuan-perempuan setempat, sehingga menjadi inti masyarakat Muslim di sana. Tiga abad kemudian, para bangsawan Patani pun memeluk agama Islam, dan tahun 1457, Kerajaan Patani secara resmi menyatakan diri sebagai kerajaan Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong adopsi Islam sebagai agama resmi kerajaan Patani. Pertama, faktor-faktor pribadi. Ada seorang Raja Patani berhasil disembuhkan dari penyakitnya oleh seorang juru dakwah Islam, Sheikh Said atau Safi-uddin, yang kemudian meng-Islam-kan sang raja. Selain itu, adopsi Islam Kedua, faktor-faktor ekonomi dan politik. Islam memudahkan orang Patani mendapatkan kemudahan dagang dengan pedagang-pedagang Gujarati, Arab, Persia dan Turki, yang menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Barat di abad ke 14 dan 15. Islam juga menjadi instrumen bagi raja-raja pesisir dan keluarga-keluarga bangsawan untuk merebut kemerdekaan dari dominasi Majapahit (Che Man 1990: 32, 34).

            Kerajaan Patani terus berkembang penduduk dan kemakmurannya, dan pernah menjadi negara Melayu yang terbesar dan terbanyak penduduknya di Semenanjung Melayu, dan jadi pusat perdagangan bagi pedagang-pedagang Asia dan Eropa. Namun kelemahan internalnya adalah, kerajaan itu dikuasai oleh dua dinasti raja-raja Muslim: dinasti Patani (sampai 1688) dan dinasti Kelantan (1688-1729). Tahun 1729, pecah perang saudara di antara kedua dinasti itu. Sultan Alung Yunus terbunuh. Perang saudara masih berkelanjutan, sampai seorang bangsawan dari Dawai, Mayo, berhasil mempersatukan Patani dan mengangkat dirinya menjadi Sultan Muhammad, yang memerintah Patani sampai dicaplok oleh Kerajaan Siam tahun 1786. Semenjak saat itu, semua sultan dan sultana Patani harus membayar Bunga Mas,  semacam upeti ke Bangkok, dan bila diminta, harus menyediakan tenaga untuk bertempur dalam pasukan Muangthai (Che Man 1990: 34).

            Patani berulangkali memberontak terhadap penjajahan Siam. Pertama kali, antara tahun 1630 dan 1633 di masa pemerintahan Raja Prasat Thong. Kemudian, tahun 1786, ketika Siam sedang ditaklukkan oleh Burma, lalu terjadi serangkaian perlawanan Patani melawan Siam antara 1798 dan 1791. Setelah pemimpin Patani, Tengku Lamidin ditangkap, seorang tokoh Melayu yang disegani, Dato Pengkalan, diangkat oleh penguasa Siam untuk menggantikan Tengku Lamidin, namun ia pun memberontak di tahun 1808 (Che Man 1990: 35).

            Menghadapi pemberontakan yang berulang-ulang dari Bangsa Patani, tahun 1816, Siam membagi wilayah Patani menjadi tujuh provinsi, yakni Patani, Nhongchik, Eaman, Ra-ngae, Saiburi, Yala, dan Yaring. Namun terdorong oleh keresahan di Kedah, yang waktu itu masih merupakan jajahan Siam, tahun 1832 pemimpin-pemimpin Bangsa Patani memberontak lagi, dikalahkan, tapi enam tahun kemudian memberontak lagi. Tahun 1906, ketujuh provinsi kecil itu digabung ke dalam satu lingkaran (monthon), yang disebut Monthon Patani, dan dibagi ke dalam keempat provinsi yang lebih besar: Patani, Bangnara, Saiburi, dan Yala. Sementara itu, Kedah telah dilepas ke Inggris, bersama-sama tiga daerah Melayu yang juga eks jajahan Muangthai, yakni Perlis, Kelantan, dan Trengganu, dalam Perjanjian Inggris-Siam yang ditandatangani bulan Maret 1909 (idem).

Apa yang merupakan pemicu kebangkitan atau gerakan mereka?
= politik Siamifikasi pemerintah Muangthai, yang memaksa Bangsa Patani memakai bahasa dan tulisan Thai, dan berusaha menutup sekolah-sekolah pengajian yang berbasis agama Islam dengan tulisan “Melayu” (tulisan Arab tanpa tanda-tanda baca, alias Arab gundul), serta larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah di wilayah Selatan;
= penempatan pejabat-pejabat Thai-Buddhis yang tidak berusaha memahami budaya orang Melayu-Muslim, mengepalai birokrasi provinsi-provinsi di Selatan;
= pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat bersenjata (tentara dan polisi) Thai.

Siapa yang berusaha mendukung?
= OKI (Organisasi Konferensi Islam), yang bermarkas di Arab Saudi dan beranggotakan 57 negara Islam. Makanya pada hari Minggu, 9 Agustus yang lalu, Menlu Muangthai, Kasit Piromya, memimpin delegasi 42 orang Dubes dari negara-negara anggota OKI berkunjung selama dua hari ke provinsi-provinsi Yala, Patani, dan Narathiwat.
= kelompok-kelompok Melayu di negara bagian Kelantan, yang selama puluhan tahun menjadi tempat hijrah pengungsi Patani.

Siapa yang berusaha menghalangi?
= aparat bersenjata dan aparat pendidikan pemerintah Muangthai. Juga aparat bersenjata di Malaysia, yang mengkhawatirkan ada “pembonceng gelap” pada gerilyawan Patani ke daerah Malaysia, yakni gerilyawan CPM.

Apa peranan agama (Islam) dalam gerakan ini?
= Islam = ideologi dan identitas pemersatu berbagai kelompok etno-linguistik, yang melihat agama mereka merupakan pembeda dengan kelompok mayoritas Thai yang Buddhis.
= Islam = alat pendorong solidaritas internasional, menghadapi sebuah rezim yang didominasi oleh pemeluk agama Buddhis.

Bagaimana ke-Islam-an mereka dilihat oleh orang-orang di luar gerakan ini?
= masih perlu diteliti secara mendalam.

Bagaimana media nasional dan media internasional menggambarkan gerakan ini?
= media nasional Muangthai, sangat kurang bersimpati dengan gerakan ini, jadi mudah menggunakan cap “teroris”; memuat tulisan yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan para pejuang kemerdekaan Patani terhadap orang-orang Budhis.
= media Indonesia, lebih bersimpati dengan gerakan ini, lebih-lebih setelah seorang cendekiawan Muslim Patani, Surin Pitsuwan, yang bukunya telah diterbitkan di Indonesia (LP3ES, 1989), diangkat menjadi Menlu Muangthai dan kemudian terpilih menjadi Sekjen ASEAN;
= media Blok Barat, kurang bersimpati dengan gerakan ini, terutama setelah terjadi eskalasi aksi-aksi kekerasan belakangan ini.

Apakah ada sumberdaya alam strategis di habitat gerakan ini?
= Sumber daya alam, belum jelas, tapi posisi geo-strategis sangat bagus, khususnya untuk pembangunan Terusan Kra, yang akan memungkinkan kapal-kapal besar berlayar langsung dari Samudera Hindia ke Laut Tiongkok Selatan, tanpa melalui Selat Malaka yang semakin ramai dan dangkal. Menurut Wikipedia, 22 Agustus 2009:
In the 20th century the idea resurfaced several times again, now changing the preferred route to somewhere in Southern Thailand, to connect the Bandon Bay near Surat Thani with Phangnga. A Japanese plan for a canal in 1985 would have used over twenty nuclear devices each roughly twice the explosive energy of the bomb dropped on Hiroshima. The latest proposed site is across Nakhon Si Thammarat and Trang provinces. If finished, it is believed that the canal would bring an economic boost to the nearby area and the whole country. The canal would compete directly with ports in the Strait of Malacca area, including Port Klang and Singapore.
As a substitute the construction of a land bridge was started in 1993, however as the location of the harbors wasn't fixed, highway 44 as the only finished part of the project now does not end at the sea yet. The two lanes were built 150 m apart to leave space for a railroad and eventually also a pipeline. Right now the project is stalled due to environmental concerns.
This is also a reason for recent interest in the canal. The Strait of Malacca, just under 1000 kilometers long, is narrow, less than 2.5 kilometers at the narrowest, and just 25 meters deep at its shallowest point. It is heavily used by oil tankers and bulk carriers. Some 80 percent of Japan's oil supplies pass through the Straits. Any planned canal in Thailand would mean that large ships could travel through the region from India and on to China and Japan without passing through the pirate-infested Strait of Malacca.
In 2005 an internal report prepared for U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld was leaked to The Washington Times, spelling out China's strategy of underwriting construction of the canal across the Kra Isthmus complete with Chinese port facilities and refineries, as part of its "string of pearls" strategy of forward bases and energy security.The Chinese plan called for construction over ten years employing roughly 30,000 workers and costing between 20 and 25 billion American dollars.
Kebutuhan RRT akan minyak bumi telah membuat pembangunan Terusan Kra semakin menguntungkan, menurut Franz Schurmann, dalam tulisan berikut:
China's Demand for Oil May Make Thailand Canal a Reality
Pacific News Service, News Analysis, Franz Schurmann, Posted: Jul 22, 2003
As maritime traffic snarls in a narrow waterway between Malaysia and Indonesia and nearby Islamic fundamentalism looms, giant China wants to build a canal through Thailand as an alternate way to ship oil. It's a development with huge implications for the economies of the region.

The mother of all maritime traffic jams is looming in Asia. Currently 50,000 ships, many of them giant oil tankers, traverse the Malacca Straits between Malaysia and Indonesia each year. Since the 17th century, visionaries have dreamed about finding a shorter route by building a canal through Thailand's narrow-necked Kra isthmus. Now Malacca traffic snarls, changing geopolitics and China's burgeoning thirst for oil might finally make that dream a reality.

Naval experts call the 621-mile Malacca Straits, as narrow as 1.5 miles in some parts, the world's foremost choke-point. With half of its 1.3 billion people now living in industrialized cities and towns, China's need for Middle Eastern oil could clog the straits by adding thousands of tankers to the traffic. Already, 80 percent of the oil that fuels economic superpower Japan comes through the Malacca Straits.

What has moved the Chinese into shooting for the Kra canal are their dashed hopes for getting Russian and Central Asian oil and natural gas through a multi-billion dollar pipeline. China and Russia are good friends, but both the Chinese government and some big American oil companies tripped up on Russian corruption and in-house rivalries. The Enron-like mess of the Russian energy industry threw a monkey wrench into Chinese economic expansion. Now they are looking southward instead.

Articles have already appeared in China with headings entitled "Abandon the Malacca Straits and build the Thai Kra Canal." And a subtitle says, "This is shaking Southern Asia." Southern Asia, in Chinese eyes, includes all the countries from Southeast Asia through South Asia and Southwest Asia (aka the Middle East). Countries along the Malacca Straits like Singapore and Indonesia are understandably nervous that if the Kra canal becomes the shortest route from Europe and the Middle East to North Asia, their economies will be devastated.

These Chinese analysts as well as others point out that a shorter route will save time and money. But an unspoken reason for the bypass is that Indonesia's turbulent Aceh region has long shores along the Malacca Straits. And the turbulence has roots in Islamic fundamentalism. If the Aceh fundamentalists should gain power, then the whole Malacca Straits could be too risky as the sole lifeline to East Asia's economic powerhouses.

No wonder the Kra canal is a hot topic within ASEAN, or the Association of South East Asian Nations. ASEAN was formed in 1962 as a bulwark against Communist expansionism, especially by China and North Vietnam. Now Communist Vietnam is a full member. And Communist China along with Japan, South Korea and the United States are members of two auxiliary groups of "advisers."

ASEAN+1 (U.S.A) provides the military backup that is now focused on the War on Terror. ASEAN+3 (China, Japan and South Korea) provides the economic backup. On the War on Terror front, ASEAN has already pitched in with Japan, sending a thousand troops to Iraq. On the economic side, the Kra canal will be a monumental undertaking.

The powers that hold the keys as to whether this canal will see the light of day or not are the United States, Japan and China. And if they agree to go ahead, the actual builder will be China.

Chinese analysts have already calculated that the project could begin in 2005 and be completed 10 years later. It would employ a work force of 30,000. The rock-bottom cost will at least be US$20-$25 billion.

As the world's greatest builder of huge water works, China is well qualified to embark on a mammoth project like the Kra canal. The Three Gorges dam is now operational. China is also building the world's longest bridge, connecting Shanghai over a hundred miles of water with rapidly developing Ningbo. China has been carrying out construction projects in Eastern Africa, especially the Sudan, where they have been building oil infrastructure that American corporations will use when they finally swarm in.

The Kra canal, if it comes into being, will be a technological marvel like its sisters, the Suez and Panama canals. Ancient Romans had already envisaged the Suez Canal, which finally came into being in the 19th century. Europeans and Americans planned for the Panama Canal, which came about early in the 20th century. As early as the 17th century, Thai rulers brought in French experts to see whether it was possible to build a canal between the Gulf of Siam and the Andaman Sea, going through the Kra Isthmus.

What might finally make the canal real is the thirst for a dependable oil supply in one of the world's most booming economies.

PNS Editor Franz Schurmann (fschurmann@pacificnews.org) is emeritus professor of history and sociology at U.C. Berkeley and author of numerous books.
Namun terlepas dari jadi tidaknya pembangunan Terusan Kra, kawasan Muangthai Selatan dewasa ini merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang merupakan wilayah Muangthai yang paling kaya sumber-sumber daya alamnya. Pantainya, telah dikuasai oleh pertambakan udang, ke pedalaman sedikit, perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, serta pertambangan timah putih. Industri menjamur di seputar ibukota-ibukota provinsi. Sedangkan pariwisata, berkembang pesat di Phuket dan Pulau Langkawi. Namun di berbagai bidang usaha itu, yang berkuasa adalah pendatang dari Utara, sedangkan petani padi Muangthai Selatan – yang merupakan pemberi nama daerah itu, yakni “petani” – nasibnya semakin terpuruk oleh polusi industri dan ekspansi perkebunan karet dan usaha-usaha lain (Ekachai 1991, Bagian 2: ‘Plunder of the South’, hal. 81-122).
Apakah sudah tampak ada konvergensi agenda perjuangan gerakan ini dengan agenda kekuatan-kekuatan ekonomi politik global yang beroperasi di habitat gerakan ini?
= Ada tidaknya konvergensi antara agenda perjuangan gerakan pembebasan Patani, dengan agenda kekuatan-kekuatan ekonomi politik global, masih perlu diteliti dengan mendalam. Namun sepintas lalu mudah diduga, kalau toh Terusan Kra mau dibangun, demi memperlancar pasokan minyak bumi dan gas alam untuk mendukung perkembangan industri di Tiongkok Selatan, kawasan Patani Raya perlu diamankan dulu. Selain itu, terusan yang bakal menjadi sumber pungutan dana dari lalu-lintas kapal barang, kapal penumpang, dan tanker, akan merupakan sumber devisa yang luar biasa, seperti Terusan Panama di benua Amerika dan Terusan Suez yang membatasi benua Asia dan Afrika. Sehingga makin kecil kemungkinan Muangthai akan melepaskan kawasan Selatannya. Kendati demikian, keamanan yang diperlukan untuk pembangunan terusan itu, dan juga keamanan yang diperlukan untuk mengoperasikan terusan itu, hanya dapat tercapai apabila Bangsa Patani mendapat bagian yang adil dari pemasukan dari Terusan itu.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007.

Bahan Bacaan:
Che Man, W.K. (1990). Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand. Manila: Ateneo de Manila University Press.
Christie, Clive J. (1996). “Ethnicity, Islam and Irredentism: The Malays of Patani.” Dalam Clive J. Christie, A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism. London: Tauris Academic Studies, hal. 173-210.
Djalal, Hasjim & Dini Sari Djalal (2006). Seeking Lasting Peace in Aceh. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Dulyakasem, Utai (1984). “Muslim-Malay Separatism in Southern Thailand: Factors Underlying the Political Revolt.” Dalam Lim & Vani S. (eds), op. cit., hal. 217-33.
Ekachai, Sanitsuda (1991). Behind the Smile: Voices of Thailand. Bangkok: Thai Development Support Committee.
Farouk, Omar (1984). “The Historical and Transnational Dimensions of Malay-Muslim Separatism in Southern Thailand.” Dalam Lim Joo-Jock & Vani S. (eds). Armed Separatism in Southeast Asia. Singapore: ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies), hal. 234-60.
May, R.J. (1991). ‘The Religious Factor in Three Minority Movements: The Moro of the Philippines, the Malays of Thailand and Indonesia’s West Papuans.” Journal [of the] Insitute of Muslim Minority Affairs, No. 2/Vol. XII, hal. 307-20.
Munoz, Paul Michel (2006). Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didiers Millet.
Pitsuwan, Surin (1989). Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. Jakarta: LP3ES.
Satha-anand, Chaiwat (1994). “Hijab and Moments of Legitimation: Islamic Resurgence in Thai Society,” dalam Charles F. Keyes, Laurel Kendall & Helen Hardacre (eds). Asian Visions of Authority: Religion and the Modern States of East and Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press, hal. 279-300.
Sholeh, Badrus (t.t.). Minoritas Muslim, Konflik dan Rekonsiliasi di Thailand Selatan. Tanpa penerbit, diakses dari internet.
Sumantri, Anton (2009).  Gejolak Pattani di Mata Cendikiawan Malaysia. Tanpa penerbit, diakses dari internet.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar