Papua Storyteller

Loading...

Jumat, 21 Juli 2017

Skema Perdagangan Kelompok 20: Siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertinggal di tanah Papua

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 ( G-20), forum bagi 20 negara ekonomi kuat, telah digelar pada tanggal 7 - 8 Juli di Hamburg, Jerman. Tema kerjasama internasional dan politik keuangan global menjadi skrotan utama, dan juga isu perdagangan bebas. Kanselir Jerman Angela Merkel, menegaskan, "Saya yakin, bahwa proteksionisme tidak bisa menjadi solusi. Itu malah akan merugikan semua. Karena itu, kita membutuhkan pasar terbuka, karena itu salah satu target saya adalah, bahwa dari ajang KTT G-20 ini muncul satu sinyal jelas untuk pasar bebas dan penolakan isolasi, juga pernyataan tegas untuk sistem perdagangan multilateral." Hal ini memberi dampak langsung pada upaya strategi ekonomi national Indonesia sebagai negara anggota kelompok 20 dalam meningkatkan daya saing ekspor di Era Desentralisasi dan Pasar Bebas.

Ada kesan bahwa paradigma perdagangan kelompok 20 ini adalah untuk menaikan daya saing ekspor negara anggota harus melakukan special trade atau special produce, sehingga kelompok 20 benar-benar fokus menggenjot komoditi potensial supaya memiliki nilai tambah (Value added) dibandingkan di negara lain, sehingga perlu didukung oleh jaringan yang terintegrasi dalam skema perdagangan terbuka, dan juga antara daerah dan Negara lain. Pengintegrasian ini akan kian dipercepat dengan pemanfaatan teknologi-teknologi baru dan penghapusan hambatan-hambatan bagi perdagangan internasional dan aliran investasi, seperti terorisme atau isu keamanan global (Korea Utara, ISIS, Laut Cina dan lain-lain), sorta kontribusi skema perdagangan untuk menjawab masalah perubahan iklim.

Paradigma baru di atas ini tentu saja didasarkan pada keyakinan bahwa perdagangan akan menciptakan kemakmuran bersama semua masyarakat, yang disebabkan oleh tiga hal, yakni pertama, perdagangan akan menciptakan allocative efficiency. Liberalisasi perdagangan akan menyebabkan Negara-negara melakukan spesialisasi dalam produksi setiap item dimana mereka secara relatif lebih efisien. Inilah yang oleh David Ricardo, salah satu peletak dasar teori ekonomi klasik, disebut sebagai teori comparative advantage. Sebaliknya, pada sisi koin dari mata uang yang sama, pembatasan perdagangan atau distorsi cenderung menurunkan allocative efficiensy. Yang kedua, perdagangan akan menghasilkan efficiency from competition. Maksudnya, dengan terlibat dalam aktivitas perdagangan global pemerintah daerah atau nasional harus mendorong perusahan-perusahan domestic untuk bertarung di pasar global, dan kemudian memaksa mereka agar lebih inovatif. Dengan cara demikian, pada akhirnya perusahan-perusahan domestic tersebut lebih efisien. Hasil akhirnya, kompetisi akan melahirkan harga yang lebih murah dan pelayanan terhadap konsumen yang lebih baik. Ketiga, perdagangan juga melahirkan apa yang disebut imported effisiency. Artinya, pemerintah daerah atau nasional mau tidak mau harus membuka pasarnya terhadap investasi asing, atau impor teknologi asing. Komponen asing ini diharapkan akan membawa metode proses produksi yang lebih efisien. Keyakinan teoretik ini bukan tanpa hasil. Sebuah laporan yang dilansir oleh United Nations Devolopment Report (UNDP) tahun 1997 mengenai Human Development Report, menyebutkan sejak 1960, ekspor global telah bertumbuh dari $ 60 miliar menjadi $ 6,5 triliun (setelah dikurangi inflasi), atau bertumbuh sebesar empat kali lipat, atau kita dapat membaca dari press realise UNDP pada 23 Maret 2017: Sejak 1990 hingga 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melonjak 30,5 persen dan kemajuan telah dicapai dalam tiga dimensi utama yang ditangkap IPM: pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pendapatan nasional bruto per kapita menjadi faktor kunci dengan kenaikan tajam IPM 135,4 persen dalam 25 tabun terakhir. Kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat juga meningkat paling signifikan. Hal ini tecermin dalam indikator IPM kedua: harapan hidup saat lahir meningkat 5,8 tahun antara 1990 dan 2015. Pendidikan juga menunjukkan perubahan sangat baik dengan rata-rata lama bersekolah naik 4,6 tahun.

Tetapi, ketika angka-angka yang membelalakkan itu dipublikasi, pada saat yang sama muncul pertanyaan untuk kita di tanna Papua; siapa yang diuntungkan dari paradigm ekonomi dan perdagangan kelompok 20? Dan Siapa yang tertinggal dan mengapa?

Paradigma baru di atas tidak akan menguntungkan masyarakat kita, khususnya orang asli Papua yang memiliki potret kehidupan seperti berikut ini, yakni masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan sehingga kalah bersaing, monopoli kaum migran di bidang ekonomi dan terbengkalainya potensi-potensi alam daerah, ketidakadilan dalam pelayanan yang sering memprioritaskan kaum pemilik modal (baca: migran) dan yang dekat dengan kekuasaan, tidak trasparannya kebijakan pembangunan pemerintah, dominasi segelintir orang pada jabatan-jabatan penting di pemerintahan sehingga orang asli Papua tidak bisa mengakses proses penentuan kebijakan menyangkut nasipnya sendiri, diambil alihnya tanah-tanah adat oleh negara dan dieksploitasi oleh para pengusaha, ketidakadilan dalam perlakuan hukum yang sering berpihak pada mereka yang memiliki modal dan punya akses kekuasaan, penyeragaman hukum dan sistem nilai yang mengurangi pengakuan terhadap aturan dan hukum adat daerah, dan tingginya harga bahan pokok.

Kesemuanya ini menimbulkan pertanyaan mendasar, seberapa jauh manfaat dari orientasi kebijakan special trade atau special produk untuk masyarakat, kalau pada umumnya memiliki potret kehidupan seperti di atas itu? Pertama; Dalam pelbagai kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya dalam periode 1970-1999, disebutkan bahwa “marjinalisasi atau pemiskinan orang asli Papua terjadi bukan karena mereka malas dan bodoh, tetapi justru mereka diciptakan untuk malas dengan pelbagai bantuan, proyek dan proposal. Masyarakat kita bukan bodoh tetapi dibuat bodoh supaya tanah, laut dan hutan mereka digarap dan dieksploitasi demi kekayaan segelintir orang tertentu. Singkatnya, marjinalisasi atau pemiskinan atau pembodohan yang terjadi karena sistem kebijakan pembangunan dari penguhasa yang menindas. Sistem pembangunan yang terlalu ekonomi dan tidak humanis itulah masalahnya. Kedua; potensi konflik kekerasan dan trauma semakin terbuka lelbar di tanah Papua. Dan Ketiga; pelbagai potensi lokal yang tidak masuk dalam kategori special trade atau special produk akan terabaikan dan masyarakatnya akan mengalami pergeseran tata nilai berkehidupan. Serta keempat, terjadinya genosida kebudayaan orang asli Papua dan depopulasi orang asli Papua.@

Sabtu, 01 Juli 2017

Kejamnya sebuah ilusi dan upaya dekolonial di tanah Papua

Oleh Wensi Fatubun



"Kalau mau membangun ide-ide revolusioner di tanah Papua, orang Papua harus mampu keluar dari penjara illusi kaum kolonial." (Wensi Fatubun)

Persoalan Papua ibarat kisah orang-orang tahanan yang terbelenggu dan tidak mau keluar dari keterbelengguan di dalam gua, sebagaimana dikisahkan dalam mite gua yang digambarkan oleh Plato, filsuf Yunani Kuno, dalam dialog Politeai. Kita, orang Papua dapat dibandingkan dengan orang-orang tahanan yang sejak lahirnya terbelenggu dalam gua. Di belakang mereka ada api bernyala. Beberapa orang budak belian berjalan-jalan di depan api itu, sambil memikul macam-macam benda. Hal itu mengakibatkan rupa-rupa bayang yang dipantulkan pada dinding gua. Karenanya orang-orang tahanan itu menyangka bayang-bayang itu merupakan realitas yang sebenarnya dan tidak ada realitas yang lain. Namun sesudah beberapa waktu satu orang tahanan dilepaskan. Ia melihat sebelah belakang gua dan api yang ada di situ. Ia sudah mulai memperkirakan bahwa bayang-bayang tidak merupakan realitas yang sebenarnya. Lalu ia dihantar ke luar gua dan melihat matahari yang menyilaukan matanya. Mula-mula ia berpikir bahwa ia sudah meninggalkan realitas. Tetapi berangsur-angsur ia menginsyaf bahwa itulah realitas yang sebenarnya dan dahulu ia belum pernah memandangnya. Pada akhirnya, ia kembali ke dalam gua dan berceritera kepada teman-temannya bahwa apa yang mereka lihat bukannya realitas sebenarnya melainkan hanya bayang-bayang saja. Namun mereka tidak mempercayai orang itu dan seandainya mereka tidak terbelenggu, mereka pasti akan membunuh setiap orang yang mau melepaskan mereka dari dalam gua.
Gua tadi adalah dunia atau ide Papua yang disajikan oleh kaum penjajah (kolonial) kepada pancaindera kita. Dan kebanyakan dari orang Papua dapat dibandingkan dengan orang tahanan yang terbelenggu, yang mana menerima produk kolonial begitu saja tanpa daya kritis. Akibatnya kehidupan orang Papua didasarkan pada bayang-bayang, yang telah ditegaskan sebagai realitas “sesunggunya”. Kebanyakan orang Papua lebih mengarahkan hidup, perhatian, pergaulan dan pembicaraan kepada misalnya pelbagai pandangan tentang Papua sebagai dunia yang miskin, kotor, jorok, bodoh, terlantar dan Jakarta sebagai dunia yang kaya raya. Orang non Papua itu pemilik kebudayaan, sementara orang Papua itu tidak. Atau pada dunia Islam sebagai dunia timur yang sarat dengan sarang terorisme dan dunia Kristen sebagai dunia barat yang kapitalis. Lagi, orang Papua yang berteriak dan memperjuangkan haknya sebagai separatis dan militer sebagai solusi terbaik untuk mengatasi separatis. Lalu yang terjadi dalam isi kepala kita adalah pengkotak-kotakan setiap orang berdasarkan dunia Papua yang separatis dan dunia militer sebagai jawaban atas persoalan separatis di Papua. Sekali lagi, inilah produk kolonial.
Selain itu, dalam konteks yang lebih kecil, isi kepala kita, orang Papua terpusat pada kehidupan ke-Jakarta-an dalam sinetron di beberapa stasion TV, seperti Cinta, Cinta Bunga, Cinta Safira, Wulan, Cinta Fitri dan seterusnya dan mengakuinya sebagai realitas sungguhan. Kehidupan ke-Jakarta-an sebagai kehidupan yang berperadapan dan kehidupan ke-Papuaan sebagai kehidupan yang kolot, “primitif”, tidak ikut trend. Potret ini telah nampak dengan sebutan pengkotak-kotakan subyek diri pada “orang gunung” dan “bukan orang gunung” atau orang papua dan non papua, atau Jakarta dan Papua. Sehingga banyak diantara kita, orang Papua, gemar sekali dengan sinetron, bahkan anak-anak remaja Papua gemar meniru gaya atau pola hidup ala sinetron. Kenyataan ini menegaskan bahwa realitas hidup kita kini dibangun di atas dasar model-model yang ditawarkan oleh kaum kolonial dan imperialis melalui program televisi, iklan atau tokoh-tokoh dalam film kartun. Tokoh-tokoh sinetron, seperti Safira, Bunga, Wulan dan sebagainya, adalah acuan dalam membangun citra, nilai dan makna dalam kehidupan social, budaya serta politik masyarakat Papua dewasa ini.
Pelbagai contoh ini menegaskan bahwa kehidupan kita, orang Papua telah terjebak pada sesuatu yang dibuat, direkayasa dan illusikan atau disimulasi atau istilah saya sebagai realitas illusi atau realitas simulasi dari kaum kolonial dan imperialis. Dengan kata lain, modernitas di tanah Papua itu dapat dimengerti sebagai matriks kekuasaan kolonial yang menindas bangsa Papua. 
Kalau demikian maka identitas kita tidak lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi mdambu di Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua. Epistemologi orang asli Papua dibiarkan merana, bahkan dimatikan oleh hegemoni kolonial. Pengetahuan orang asli Papua tentang dunia, alam dan lain-lain dianggap tidak ada. Yang tumbuh subur adalah perpecahan, seperti ketika ada pemilihan Kepala Daerah, atau pemekaran-pemekaran propinsi, kabupaten dan kota di tanah Papua, yang terjadi adalah terbentuklah kubu-kubu yang saling bersaing dan muncullah perpecahan, walaupun satu keturunan, satu budaya Papua, satu agama, dan satu kampung. Inilah cermin dari identitas aku, engkau dan kita Papua kini yang lebih ditentukan oleh kontruksi kaum konolial lewat tanda, citra dan kode yang membentuk arah bagaimana aku, engkau dan kita harus menghidupi dirinya dan memahami identitasnya dan relasinya dengan orang lain. Dalam kenyataan ini, benarlah mite gua bahwa manusia dijebak dalam satu ruang yang dianggap nyata, padahal sesungguhnya semu belaka.
Dan satu kesalahan besar yang dibuat selama ini atas keberadaan hidup orang Papua kini adalah pengabaian dan penampikan terhadap peran nalar dan pilihan sadar, yang muncul dari pengakuan akan kekhasan identitas ke-Papua-an yang majemuk. Karena adanya sebuah illusi tentang identitas tunggal yang ditampilkan dalam dunia buatan, seperti dunia timur dan barat, separatis vs militer, atau peradaban ke-Jakartaan dalam Sinetron, atau “orang gunung” dan “bukan orang gunung” dan mimpi bersama dalam kebiasaan SMS REG SPASI. Hal ini sebenanya jauh lebih memecah-belah keberadaan hidup kita ketimbang beragamnya jenis-jenis klasifikasi yang mencirikan dunia tempat tinggal kita. Hal ini membenarkan pendapat Jean-Francois Lyotard (1924-1998), seorang filsuf Prancis dan penggagas postmodernisme, bahwa ciri khas zaman kita sekarang adalah bahwa kisah-kisah besar dalam kehidupan kita – seperti Budaya Mdambu di Pulau Kimaam – sudah kehilangan daya pikatnya dan karena itu mulai ditinggalkan. Sekarang kita sudah tidak lagi percaya pada kesatuan sebagai dasar hidup bersama. Kesatuan justru digantikan dengan keadaan terpecah-belah.
Akhirnya, rasa percaya, diri orang Papua akan memiliki suatu identitas (jati diri dan epistemologinya) yang menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagian ke-Papua-an, serta sumber tumbuhnya kekuatan ke-Papua-an untuk hidup digantikan dengan sikap kurang percaya diri atau lupa jati diri. Lupa budaya kita atau lupa bahwa kita berbudaya Papua. Lupa bahwa kita berkulit hitam dan rambut kita keriting. Dan rasa akan identitas – yang tercermin dalam budaya mdambu misalnya – dapat memberi sumbangan berarti bagi kekuatan dan kehangatan hubungan kita dengan pihak lain, seperti tetangga, anggota suatu komunitas yang sama, sesama warganegara, atau penganut agama yang sama digantikan dengan sikap curiga dan kurang bersahabat. Ketika perhatian kita, orang Papua, tertujuh pada identitas diri aku, engkau dan kita, maka itu menjadi peluang untuk mempererat pertalian dan membuat kita bersedia melakukan berbagai hal satu sama lain dan turut membawa kita melampaui hidup yang berpusat pada dunia illusi tapi sayangnya kita telah termakan illusi. 
Ini menjadi cermin dari apa yang pernah digagas oleh Michel Foucault, filsuf dari Prancis, bahwa kekuasaan tak hanya punya “relasi” dengan pengetahuan, melainkan kekuasaan “terdiri atas” pengetahuan, sebagaimana halnya wacana pengetahuan juga “terdiri atas” kekuasaan. Jadi, tidak ada pengetahuan yang bebas nilai, yang bebas dari kepentingan kekuasaan, sehingga kerja intelektual adalah melibatkan diri dalam pergumulan rakyat yang konkrit, dan ikut berkonfrontasi dengan musuh-musuh rakyat miskin, seperti maskapai transnasional, polisi, aparat hukum, dan calo properti.
Apa yang harus kita buat? Atau apa pilihan analitik dan praktis kita untuk menghadapi dan menghapus matriks kekuasaan kolonial di tanah Papua?
Saya mengusulkan dua hal penting yang harus kita buat sebagai satu masyarakat, yakni pertama; untuk melepaskan diri dari kejamnya sebuah illusi, yang perlu adalah upaya dekolonial melalui sikap menghidupi hidup kita dengan berbasis pada pendidikan yang kritis akan nilai dan makna yang terarah pada membangkitkan epistemologi Papua. Pendidikan ini lebih dimengerti sebagai suatu usaha khusus untuk melepaskan diri dari realitas illusi atau simulasi yang selalu mereduksi makna identitas manusia pada nilai tanda, simbol dan kode.  Kedua; tindakan pembebasan dari realitas illusi senantiasa diarahkan pada sebuah proses pembelajaran memahami kontradiksi sosial, politik dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut. Kalau ini dilakukan, maka kiranya revolusi dapat terjadi dan Papua akan menjadi merdeka. Ketiga; Paulo Freire, pedagog pembebasan asal Brazil, menyumbang gagasan pendidikan kaum tertindas yang dapat mengatasi persoalan kita dan membangun ide revolusioner di tanah Papua. Dr. George Aditjondro menulis gagasan Paulo Freire sebagai berikut: "Proses ini berawal dari “kodifikasi”, representasi dari realitas sosial yang nyata, berupa citra (image), simbol, ide, konsep atau kata. Proses pendidikan radikal yang diciptakannya bersama para petani buta huruf di Brazil, membongkar apa yang tersurat dan tersirat di balik kodifikasi itu. Proses de-kodifikasi atau “de-coding “ itu berupa diskusi atau perdebatan yang berangsur-angsur bergerak dari penggalian “struktur permukaan”, mengamati apa yang dapat tampak secara kasat  mata, terus menerobos ke “struktur dalam” kodifikasi itu (lihat Matthews 1980: 90-91; Freire 1981: 45). Misalnya, dalam dekodifikasi terhadap peristiwa bom Bali II, dengan menggunakan foto-foto atau film bom Bali II sebagai kodifikasi, lingkaran-lingkaran belajar a la  Freire bergerak berangsur-angsur dari keterkejutan terhadap kehebatan bom, kesadisan si peledak bom, dan parahnya keadaan para korban, ke refleksi yang lebih mendalam terhadap budaya kekerasan yang melanda masyarakat kita, siapa yang melestarikan budaya kekerasan itu, dan apa manfaat yang mereka petik dari pelestarian budaya kekerasan itu." 



This article has been published in Tabloid Jubi and Manado Post in different versions.
x

Jumat, 30 Juni 2017

Sebuah refleksi menyambut Pemilihan Kepala Daerah di tanah Papua

Aku membeli maka Aku ada
Sebuah refleksi menyambut Pemilihan Kepala Daerah di tanah Papua
oleh Wensi Fatubun
Kalau dulu sang filsuf Prancis yang menjadi perintis filsafat abad modern, Rene Descartes pernah berkata: cogito ergo sum yang berarti aku berpikir maka aku ada. Artinya, adanya “aku” (manusia) menjadi syarat mutlak bagi aku untuk berpikir. Menjadi jelas bahwa aku (manusia) menjadi aku (manusia) karena berpikir. Berpikir (rasio) lalu menjadi faktor penting dan utama bagi manusia. Menurut para filsuf aliran rasionalisme, berpikir (rasio) menjadi penanda identitas sekaligus bukti keunggulan manusia atas makluk lain.
Sekarang oleh pemikir sekaligus pengkritik modernisme seperti Jean Boudrillard, ungkapan Descates di atas itu lalu diplesetkan menjadi: aka membeli maka aka ada. Lewat pernyataan ini, Bauldrillard mengemukakan bahwa dewasa ini masyarakat membeli barang bukan karena kebutuhan sebenarnya. Kita membeli sesuatu bukan hanya urusan butuh, lalu mempertimbangkan secara rasional ukuran-ukuran ekonomi menyangkut harga dan nilai bäräng itu, gunanya, dan sebagainya. Suatu bäräng kini dibeli karena dengan barang tersebut seorang dapat menunjukkan eksistensi dirinya di tengah masyarakat. Singkatnya, aktivitas membeli yang dikaitkan dengan kecenderungan untuk membagun citra diri seorang manusia menggantikan posisi rasio. Membeli sesuatu, yang menjadi kecenderungan masyarakat kini, menjadi sesuatu yang begitu penting dan utama, karena sesuatu yang dibeli dan dikonsumsi tidak lagi sekedar memberikan nilai guna dan nilai tukar tetapi dan terutama memberikan nilai tanda atau status simbol seseorang, kehormatan, prestise, dan status sosial atau identitas seseorang. Barang atau produk kini berfungsi sebagai penegas identitas manusia. Citra, yang dibangun melalui produk yang dibeli dan dimiliki, menjadi lebih penting dari pada manusia itu sendiri. Siapakah diriku bukan lagi ditentukan pada kemampuan berpikir tetapi ditentukan oleh to have. Sehingga untuk manusia kini, pertanyaan atau lebih tepatnya persoalan lalu bukan lagi to be or not to be, terapi lebih pada apa yang pernah diungkapkan oleh Erich Fromm, to be or to have. Modus memiliki, to have, rupanya lebih menarik dan sekaligus penting bagi sebagian orang jika dibandingkan dengan modus menjadi, to be.
Kisah tentang kecenderungan manusia membangun citra diri sebagaimana dituturkan oleh Jean Bauldrillard lebih banyak berkenan dengan semangat konsumerisme manusia, dan itu dilihat dalam perspektif dunia bisnis yang sengaja dirancang oleh kaum kapitalis dunia. Pertanyaan yang mendesak dijawab kini adalah apakah kegandgrungan akan citra ini hanya milik kaum konsumeris, orang-orang yang gemar, atau hanya mengkritik anak-anak ABG karena hati dan pikiran mereka mudah dimanipulasi karena begitu sering diterpa oleh tayangan iklan layar televisi? Apakah yang semacam ini tanya berlaku dalam dun bisnis dan ekonomi? Ternyata tidak. Hal menjaga dan membangun citra dapat terjadi pada siapa saja dan dalam lingkup apa såja termasuk juga di kalangan para politisi di partai-partai politik.

Dalam konteks kehidupan masyarakat menjelang pemilihan langsung kepada daerah di tanah Papua, hal di atas berlaku. Kita dapat melihat spanduk-spanduk atau poster-poster dari para kandidat, kita bisa dengar dan baca komentar-komentar pada kandidat di beberapa media massa. Para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua jelas sedang membangun citra diri. Citra tentang diri yang diklaim merepresentasi orang asli Papua dan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Propinsi Papua. Mereka memberi kesan merepresentasi Papua. Citra diri menjadi sangat penting karena terkait erat dengan massa pendukung dan kekuasaan. Bagi seorang politisi, kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, kekuasaan adalah sesuatu yang harus dirahi dan patut untuk dimiliki. Pertanyaan bagaimana caranya memiliki kekuasaan sebagai modus to have lebih penting dari pada pertanyaan bagaimana caranya kekuasaan dijalankan dan dikelola sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang, modus to be. Hal ini menjadi jelas dengan pelbagai slogan kampanye. Hal ini hendak mengatakan bahwa persoalan tentang citra menjadi lebih penting dari pada realistas Papua. 
Citra adalah realitas semua. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam sepak terjang kandidat, tim sukses, dan partai politik pendukung, demi menjaga citra, apa yang sesungguhnya merupakan realitas Papua justru disembunyikan dan dimanipulasi. Hal-hal yang menyangkut partai politik, anggota partai politik serta kinerja para kandidat, apa lagi yang dianggap buruk, tidak akan diungkap atau bahkan dengan sengaja disembunyikan. Itu dianggap seolah-olah tidak terjadi. Sebaliknya juga, apa yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak melibatkan peran partai politik dan pribadi kandidat, apalagi menyangkut hal-hal besar dan positif, dibuat seolah-olah terjadi dan dianggap pula sebagai bagian dari peran dan jasa mereka. Karena itu pula, dalam kaitan dengan soal citra itu tadi, kita juga sering jumpai sikap dan tutur kata dari para kandidat dan Tim sukses yang selalu berbohong, tidak jujur, penuh dengan manipulasi dan tanpa malu sedikitpun atas kebohongan itu. Demi sebuah citra, memang kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan: kejujuran, kebenaran, bahkan termasuk hak dan kepentingan orang asli Papua. 
Inilah yang oleh ahli politik dan ideologi, Antonio Gramsci dikatakan sebagai hegemoni. Hegemoni dilakukan dengan menguasai secara canggih dunia lambang, dunia mitologi dan dunia ritual massa rakyat dengan memberikan simbol-simbol yang memukau massa rakyat di tanah Papua sehingga problem sosial, persoalan hak asasi manusia, perjuangan penentuan nasib sendiri dan pelbagai bentuk kebijakan yang menindas dipindahkan ke ritual simbol-simbol yang menjadi kegemaran massa rakyat, seperti sepak bola, ritualisasi budaya dengan menampilkan citra diri kandidat sebagai representasi Papua,  idealisasi tokoh di kawasan budaya kita atau bentuk-bentuk lain. Dari Gramsci, kita juga diajak untuk bukan semata-mata melihat upaya mengkritisi realitas Papua sebagai pekerjaan segelintir intelektual yang terlepas dari masyarakat bawah dan menurunkan gagasan mereka kepada rakyat banyak. Ini adalah kerja kolektif dari mengubah pola-pola yang punya kekuasaan menindas kepada sebuah revolusi bersama untuk pembebasan Papua.@ 

Rabu, 14 Juni 2017

ANDALIMAN, BUMBU MASAK UNIK DARI KAKI PEGUNUNGAN HIMALAYA

Artikel utk rubrik Kuliner mjlh In-Out

ANDALIMAN, BUMBU MASAK UNIK DARI KAKI PEGUNUNGAN HIMALAYA
--------
George Junus Aditjondro

KAKI  PEGUNUNGAN BUKIT BARISAN, di bagian utara Pulau Sumatera, menyimpan satu bumbu masak yang unik, yang hanya terdapat di daerah itu di Kepulauan Nusantara, dan kemungkinan besar berasal dari kaki Pegunungan Himalaya. Maksud saya bukan ganja, yang lebih banyak tumbuh secara liar di dataran rendah Nanggro Aceh Darussalam (NAD), melainkan andaliman (Xanthoxylum  acanthopodium), sejenis perdu dengan biji-biji kecil, yang oleh orang Barat dulu keliru memasukkannya dalam keluarga lada atau merica. Makanya dalam bahasa Inggris, andaliman  dikenal dengan nama “Sichuan pepper”, atau “lada Sichuan”, walaupun tanaman itu bukan lada. 

Bumbu masak khas Sumatera bagian Utara itu dikenal dalam bahasa berbagai suku yang menggunakannya dalam masakan khas mereka. Misalnya, dalam bahasa Gayo di seputar Danau Laut Tawar, dikenal dengan nama empan,  dan dapat dibeli di pasar Takengon, jam 6 pagi. Lebih siang sedikit, sudah habis. 

Menyusuri lembah-lembah Bukit Barisan dari Aceh ke Selatan, suku-suku yang akrab dengan andaliman adalah suku Gayo, yang menyebutnya empan, suku (Batak) Karo yang menamakannya tuba,  selanjutnya suku (Batak) Toba, dari mana istilah andaliman  itu berasal, suku (Batak) Simalungun, sampai dengan suku (Batak) Mandailing di daerah Tapanuli  bagian Selatan, menyebutnya andaliman juga. Lebih ke selatan lagi, budaya andaliman seperti lenyap dari muka bumi. 

Jadinya, andaliman praktis hanya tumbuh – dan dimanfaatkan – oleh suku Gayo di Aceh dan suku-suku Batak di Sumatera Utara. Sedangkan di kota-kota besar di Jawa di mana hidup banyak perantau Batak, banyak pedagang hasil bumi menjual andaliman serta berbagai hasil bumi khas Sumatera, seperti berbagai jenis ikan kering dan berbagai jenis ikan teri (seperti teri nasi, teri Medan, dan teri Sibolga).

Konsumen andaliman yang lain adalah restoran-restoran Tionghoa di Jakarta dan kota-kota besar lainnyamenunya menyajikan  berbagai menu Szechuan, misalnya nasi goreng Szechuan. Konsumen-konsumen Tionghoa itulah yang mempopulerkan nama “Sichuan pepper” dalam bahasa Inggris.

Penelusuran  melalui  internet menggunakan kata kunci “Sichuan pepper”  menunjukkan bahwa andaliman juga tumbuh di lembah-lembah pegunungan di pertemuan negara-negara Asia Selatandan Asia Timur , yakni di Konkani (IndiaBarat)) Nepal, Bhutan, Tibet, Taiwan, dan provinsi Sichuan (Szechuan) di Tiongkok Barat Daya, yang bertetangga dengan Tibet. Selanjutnya, tanaman itu menyebar melalui Semenanjung Korea ke Jepang, dengan varietas andaliman masing-masing. 

Manfaat KulinerAndaliman
Manfaat kuliner andaliman diperoleh dari kulitnya, sementara bijinya yang berwarna hitam mengkilat, dibuang. Kulit andaliman meninggalkan rasa pedas yang dapat membuat bibir menjadi kebas, apalagi kalau dimakan dalam jumlah besar. Rasa kebas ini, yang bisa membuat air mata berlinang, mirip seperti efek yang ditimbulkan oleh wasabi, sambal Jepang. Rasa kebas itu berasal dari zat kimia hydroxy-alpha-sanshool  sebesar 3% yang terdapat dalam kulit andaliman, mirip seperti perasaan di lidah kalau kita menjilat elektroda baterai 9 volt. 

Dalam tradisi kuliner Batak, sepertiyang diteliti oleh penulis selama bertahun-tahun berkelana di Tano Batak, andaliman dicampur dengan lombok hijau dan cabe rawit, menjadi sambal andaliman yang berwarna hijau. Sambal itu  dipakai untuk menemani babi panggang,  sagsang (daging babi yang dipersiapkan dengan bumbu darah), ikan mas bakar, serta berbagai jenis masakan ikan mas yang lain, seperti dengke ni arsik, atau ikan yang dimasak dalam andaliman dan bumbu-bumbu dapur yang lain, serta ikan mas mentah yang difermentasi dengan asam dan andaliman, yang dikenal dengan sebutan dengke nan niura (N.B.: dengke, dibaca dekke, berarti ikan). Tapi yang biasa dijadikan dengke nan niura adalah ikan mas besar yang dibelah dua. 


Sedangkan bagi orang Gayo di dataran tinggi seputar Danau Laut Tawar, andaliman atau empan  digunakan dalam mengolah berbagai jenis ikan, terutama ikan depik  (Rasbora Leptasoma  atau R. tawarensis), ikan endemik yang khas di danau itu. Empan juga digunakan dalam salah satu masakan khas Gayo,  yakni masam jeng dengan citarasa pedas, asam dan gurih. Dulu khusus depil yang dimasak masam jeng, tapi sekarang ikan apa saja bisa. Berbeda dengan masakan Batak, hanya daging yang tidak pernah dimasak dengan empan dalam tradisi kuliner Gayo. Begitu menurut Darmawan, seorang narasumber penulis di Takengon.

Secara umum, berbagai jenis makanan dengan bumbu andaliman berfungsi untuk menghangatkan badan  menghadapi angin pegunungan yang berhawa dingin, baik di kaki Pegunungan Himalaya, maupun di lembah-lembah Bukit Barisan sebelah Utara yang agak mirip ekosistemnya.  Boleh jadi, tanaman langka ini menyebar dari daratan Asia ke Sumatera Utara, lalu menyusuri Sungai  Peusangan ke kawasan seputar Danau Laut Tawar, terus ke Tanah Karo dan kemudian menyusuri Bukit Barisan  di seputar Danau Toba, terus  ke Tapanuli Selatan. Tidak adanya nama asli dalam bahasa Simalungun dan Mandailing, menunjukkan bahwa introduksinya ke kedua habitat itu lebih muda, sesudah lebih dulu diperkenalkan ke seputar Danau Toba. 


George Junus Aditjondro, adalah peneliti, penulis, dan dosen Universitas Sanata Dharma, yang sering ke Sumatera bagian Utara untuk pekerjaannya, dan mencintai berbagai kuliner etnik di Nusantara.

Sabtu, 20 Mei 2017

Catatan untuk Waena, Jayapura

Pola yang sama ketika para Jendral bermain dalam konflik Ambon dan Poso, kini dimainkan di Papua!

Orang asli Papua dijadikan targetnya. Pertama Polisi sebagai aparat keamanan mencipatakan opini publik bahwa orang asli Papua itu penjahat, sehingga layak disiksa, ditangkap, dipenjarahkan dan dibunuh. Ini dapat kita saksikan lewat polisi melakukan peyergapan tujuh orang bersama seorang DPO kabur dari LP Abepura. Polisi menembak, menangkap dan menyiksa delapan orang tersebut, dan isu yang diterima oleh warga lewat pemberitaan media adalah mereka yang ditembak itu adalah pelaku pembunuhan seorang Ibu yang mayatnya ditemukan tak jauh dari lokasi penyergapan. 

Lihat Detik News: Tim khusus Polres Jayapura Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita pekerja warung tahu tek di Jalan Taruna Bhakti, Kota Jayapura. yang terjadi Jumat (19/5/2017) pukul 05.40 WIT tadi. Pelaku yang ditangkap berjumlah 8 orang.(Link: https://news.detik.com/berita/3506596/polisi-tangkap-pembunuh-wanita-penjual-tahu-di-jayapura)

Isunya diciptakan dan dikembangkan, di satu sisi, tujuannya adalah membuat masyarakat takut dan menyadari dalam pikiran bahwa orang asli Papua itu memang jahat atau kriminal, sehingga warga, khususnya sedaerah dengan Ibu korban merasa dan mengalami terdesak dan terancam. Ini menjadi prasyarat untuk konflik horisontal. Setelah itu, kata "Wamena", "Orang Gunung", "Orang Papua", mulai dipakai dan sering dipakai oleh keluarga atau komunitas yang merasa korban. 

Dalam kasus dari ibu yang mayatnya ditemukan itu adalah upaya mencipatakan gambaran orang asli Papua sebagai pelaku Kejahatan dan kriminalis. Representasi Orang asli Papua sebagai kriminalis.
Warga, khususnya keluarga dari ibu itu turun ke jalan, mengamuk dan membunuh dua orang asli Papua tanpa rasa bersalah dan Polisi terlihat tidak mampu mengendalikan situasi. Polisi ada di TKP dalam jumlah yang sedikit. Polisi dalam berhadapan dengan keluarga ibu korban itu tampil sebagai pihak yang tak berdaya untuk mengamankan situasi. Tak berdaya dengan kemarahah keluarga ibu korban. Jika kita bandingkan dengan SOPnya Polisi, maka ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, misalnya bagaimana intel mereka bekerja? Analisis dan informasinya seperti apa? Dan jika kita bandingkan dengan pendekatan Polisi menangani demo damai warga Papua dengan polisi menangani keluarga ibu korban yang marah itu, kita berkesimpulan bahwa Polisi membiarkan dua orang asli Papua dibantai oleh keluarga ibu korban. Ini pembiaran, dan sebagai aparat Negara, pembiaran mengakibatkan warga kehilangan nyawa adalah sebuah pelanggaran HAM. Kapolres Jayapura dan Kapolda perlu dituntut.

Hal lain, Ini settingan. Diatur dan dikendalikan dengan tujuan tertentu, dan saya duka tujuannya adalah teror untuk konflik horisontal dan menggeser dari konflik Politik antara Negara Indonesia dengan Orang Papua yang memperjuangkan kemerdekaan.

Di Kei kecil, konflik di tahun 1998-2000 dibiayai oleh konglomerat Jakarta, begitu juga Poso. Kelompok radikal dilatih oleh anggota-anggota TNI dan Polri, dengan tujuan adalah ekspansi bisnis dari para konglomerat Jakarta yang membentuk jaringan bisnisnya dengan para Jendral.

Sehingga, hemat saya, kita perlu tanamkan bahwa baik ibu yang ditemukan jasadnya dan keluarganya, maupun orang asli Papua yang dibunuh oleh polisi dan keluarga ibu itu adalah korban. Mari kita bersama-sama menggugat Polisi.

Jumat, 19 Mei 2017

Mencegah Geger Ma'kale Terulang di Rantepao

Tulisan untuk Sinar Harapan

Mencegah Geger Ma'kale Terulang di Rantepao
---------------------------------------------------------------------
Oleh George Junus Aditjondro

PILKADA di Rantepao, tinggalsebulan lagi. Masyarakat Toraja Utara (Torut) yang cinta damai tapi juga cinta demokrasi berharap-harap cemas, jangan sampai geger pilkada di Ma'kale, 23 Juni lalu, yang sempat merenggut enam nyawa, jangan terulang kembali. Soalnya, potensi ketidakpuasan terhadap hasil pilkada di Torut cukup besar, seiring dengan polarisasi di antara para pendukung calon Bupati kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Ma'kale.
Polarisasi itu bukan hanya karena banyaknya kandidat yang akan ikut bertarung, Kamis, 11 November mendatang. Apalagi jumlah pasangan akan bertanding sudah turun dari sembilan menjadi enam.
Masalahnya bukan cuma soal jumlah kompetitor, melainkan soal perasaan dipecundangi dengan cara-cara yang tidak fair, bahkan melanggar hukum. Dilihat dari berbagai kerusuhan pasca-pilkada di Nusantara, ketidakpuasan itu sering menggerakkan kelompok yang merasa dikalahkan dengan cara-cara yang tidak adil untuk angkat suara, bahkan angkat parang. 
Dari berbagai wawancara yang penulis lakukan selama dua bulan terakhir, ada berbagai bentuk aktivitas para kandidat dan tim sukses mereka, yang menjadi sumber ketidakpuasan. 
Pertama, ada perasaan tidak puas bahwa Y.S. Dalipang, yang selama 17 bulan menjabat sebagai PLT Bupati Torut, ditengarai telah membuat berbagai keputusan untuk mendongkrak suara bagi dirinya. Seperti, melantik kepala-kepala dinas, camat-camat, guru-guru honorer, dan sejumlah fungsionaris lain yang pro-Dalipang. Termasuk Kepala Dinas P & P, Gagak Sumule, yang masih kerabat Dalipang. 
Orang kepercayaan Dalipang di KPUD Torut ditengarai telah menggelembungkan Daftar Pemilih Tetap (DTP) sampai melonjak 25 ribu suara melebihi DPT waktu pilpres tahun lalu. Walhasil, Selasa, 5 Oktober lalu, massa pendukung enam kandidat beramai-ramai berdemonstrasi ke KPUD, setelah berorasi di art centre Rantepao. Mereka menuntut Pilkada Torut ditunda sampai penggelembungan DPT itu dipecahkan. 
Kedua, tim sukses dari beberapa orang kandidat telah membagi-bagi uang dari Rp 50 ribu sampai Rp 400 ribu per orang, supaya para penerima itu mau memberikan suara kepada kandidat-kandidat tertentu. Salah seorang kandidat yang notabene  masih Wakil Bupati Asmat di Papua, Frederik Batti Sorring, malah juga membagi-bagi uang kepada mahasiswa dan masyarakat asal Toraja di Yogyakarta. 
Pembagian itu dilakukan dalam dua tahap. Dalam tahap pertama, Sorring memberikan Rp 10 juta kepada Kerukunan Keluarga Toraja (KTJ) dan Rp 10 juta kepada Ikatan Mahasiswa Toraja di Yogyakarta (Ikatmaja). Alasannya, untuk meminta dukungan moral untuk maju ke pemilihan Bupati Toraja Utara. Yogyakarta dipilih oleh kandidat yang dikenal dengan singkatan FBS, karena ia alumnus Fakultas Filsafat UGM tahun 1986, sedangkan isterinya berasal dari Wonosari, Gunung Kidul, DIY. 
Dalam tahap kedua, uang dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang hanya diberikan kepada beberapa tokoh mahasiswa dan masyarakat Toraja di rumah pribadi Sorring di kawasan Casablanca, di tepi ring road Selatan, Yogyakarta. Rumah bernilai antara Rp 1 s/d 2 milyar itu dibeli untuk anak perempuan dan keponakan Sorring yang kuliah di Yogya. Rumah mewah itu dilengkapi mobil dan supir merangkap penjaga rumah.
Pemberian uang kepada para calon pemilih ada yang disamarkan melalui berbagai cara. Mulai dari undangan makan di restoran, janji pemberian honor saksi yang tinggi, penyediaan fasilitas sepeda motor, pembayaran ojek sampai dengan Rp 95 ribu, serta penyediaan sewa motor dan mobil rental mulai dari Rp 300 ribu s/d Rp 1 juta. Ada juga seorang kandidat yang membentuk tim 30 di setiap KPS, sehingga dengan membiayai regu-regu 30 orang itu dengan dana yang cukup tinggi, kesan money politics  berusaha dihindari. 
Ketiga, ada cara pemberian “bantuan” yang lebih ‘berbudaya’. Sebagian kandidat sibuk berjalan keliling Torut, mencari di mana upacara duka (rambu solo’) atau upacara syukuran (rambu tuka’) sedang berlangsung, lalu memberikan sumbangan babi atau kerbau, walaupun tidak ada hubungan darah dengan yang punya hajat. 
Makanya kandidat-kandidat ini dijuluki to patiro rambu, atau “orang-orang pengamat asap (rambu)”, sebab upacara duka diibaratkan asap yang turun (rambu solo’) sedangkan upacara syukuran diibaratkan asap yang naik (rambu tuka’). 
Betapapun modus operandi nya, rupanya para kandidat itu belum membaca Peraturan Pemerintah R.I. No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ayat (1) dari Pasal 64 PP itu melarang pasangan calon dan/atau tim kampanyenya “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. 
Sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye yang “terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD”. 
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itulah kata kuncinya. Kalau KPUD sudah bisa dikuasai, begitu juga Bawaslu, Pengadilan, dan DPRD, maka kecil kemungkinan berbagai tindakan pembelian suara (vote buying) itu dapat dicegah. 
Repotnya, kalau rakyat tidak dapat memperoleh keadilan dari lembaga-lembaga itu, bagaimana usaha rakyat memperoleh keadilan lewat aksi-aksi massa yang keras dan dapat berdarah-darah, dapat dicegah? 
Makanya, untuk mencegah berulangnya geger pasca-pilkada seperti di Ma’kale, sudah saatnya gereja dan lembaga-lembaga agama lain angkat suara, menentang praktek-praktek pembelian suara yang sudah mewabah dari  Toraja ke Yogyakarta. 
Barangkali sudah saatnya para rohaniwan dan rohaniwati memelopori gerakan pengembalian uang, babi, dan kerbau pemberian dari para kandidat.
George Junus Aditjondro, pengarang buku Pragmatisme Menjadi To Sugi dan To Kapua di Toraja,  Penerbit Gunung Sopai, Yogyakarta, 2010. 



Sabtu, 06 Mei 2017

BORN IN BLOOD AND ASHES: SOUTH SUDAN

Article for The Jakarta Post
BORN IN BLOOD AND ASHES: SOUTH SUDAN
By George Junus Aditjondro
Although no African nation reached the finals in the latest World Cup in South Africa, by early July, next week, another world rank title will be won by an African nation. Namely, the title of youngest nation or Republic in the world will have moved from Asia to Africa. 
The youngest nation in the world will not be Timor Leste any more, but South Sudan, which will also be the youngest Republic in the world, not the former Kingdom of Nepal, due to the week long referendum in South Sudan from 9 to 14 January, which  has formalized the separation of South Sudan from Africa's largest nation (Sudan). 
Former U.S. President Jimmy Carter claimed on Monday, 15 January, that Carter Center monitors witnessed a “very orderly process” with “tremendous enthusiasm and excitement in the south,” where the bulk of the almost 4 million registered voters cast their ballots. Turnout in the polling stations that his monitors observed averaged almost 90 percent, he told reporters in Khartoum.
This vote for independence will give South Sudan control of 85 percent of Sudan’s current oil production of 490,000 barrels a day, pumped by an overseas consortium, the Greater Nile Petroleum Operating Company (GBPOC), consisting China National Petroleum Corp. (GNPC, of the PRC, with a 40% stake), Malaysia’s Petronas Bhd. with 30%; India’s Oil & Natural Gas Corporation, with 25%, and Sudapet of the Central Government of Sudan with 5%. This consortium has made Sudan’s output the third-biggest oil producer in sub-Saharan Africa.
This oil production mainly comes from Abyei, a state on the border of North and South Sudan, which was scheduled to hold their own referendum later this year, but has been postponed indefinitily because of disagreements over eligibility.
Understandably, this oil-rich state  may not be so easily handed over by Khartoum to the newborn South Sudn government in Juba, and continuous fighting has been going on between the pro-North Arabic-speaking Misseriya militias and the Ngok Dinka speaking people of Abyei, who consider themselves to be Southerners.
Leaders of both ethnic groups reached an agreement on January 13, while the referendum was in full swing, to take steps to halt the fighting, Abyei’s chief administrator, Deng Arop Kuol told the media on Monday, January 15. Nevertheless, clashes in Sudan's disputed oil-rich Abyei region have killed at least 30 people including police, reports say.
Abyei has long been seen as a potential flashpoint for renewed north-south violence as it lies on the border and is claimed by both sides.
Reports of the violence come on the second day of voting in Southern Sudan's referendum on independence.
The vote was part of a 2005 peace deal which ended 50 years of civil war and conflicts between the Arabic-speaking northerners and the African southerners, in which between 200,000 and 400,000 people died and 2,5 million people displaced
A Southern Sudan military spokesman said that the semi nomadic Misseriya who moved their cattle through Abyei attacked a village with anti-tank weapons and artillery. But a Misseriya leader responded that if they continue to stop us going south, this fighting will continue”. He admitted, though, that they were joined by fighters from the Popular Defence Forces, a militia group backed by Khartoum whose existence was banned under the 2005 peace agreement.
Another  Misseriya leader told AP that ten Misseriya cattle herders were killed in attacks by police on Sunday. "They want to keep us out of the area and declare independence unilaterally," he said. 
This dispute between the semi-nomadic Misseriya, viewed as allies of the north, and the Dinka Ngok, seen as loyal to the south, actually began over grazing rights fortheir cattle, central to both communities' traditions and economies. 
Socio-economic, rather than religion
As has been the case in many inter-ethnic conflicts in Indonesia, the violent conflicts in the border region between North and South Sudan mainly have their roots in the dependency of several ethnic groups over common natural resources, and not by different religious backgrounds per se. 
However, these conflicts often flared into bloody and violent conflicts, after the religious backgrounds of the different parties were over-emphasized by national groups and politicians eager to gain political power. 
This has also been the case in Sudan. The fear of Southerners of the Northerners has been intensified by the aggresive steps of Sudan’s corrupt dictator, Omar al Bashir, to adopt the shariah law for the entire country, while allowing the country to become a base for Omar bin Laden’s Al Qaeda, and tolerating an Arabic partisan group, the Janjaweed, to pursue local agendas of controlling land. 
This corrupt and heavy handed regime of al Bashir and the violent and intolerant measures of Janjaweed and Al Qaeda militants towards indigenous Sudanese has been responded by the indigenous Southerners, who speak Nilotic languages rather than Arabic, to set up the Sudan Liberation Movement and Army under the leadership of the late Dr John Garang. As has been the case of Timor Leste, this liberation movement may become the forthcoming ruling party after South Sudan’s independence will be declared later this year. 
So, a deeper socio-economic understanding of the Sudan conflict, rather than naively reporting it as a religious conflict between Muslim Arabs and Christian Africans should also be encouraged in Indonesian media reports in the post-referendum days. 
The author has become interested in African politics since studying at Cornell University in the US, and has studied inter-ethnic conflicts in Ambon, Poso, and Borneo since 2002. 



Konfigurasi Suku, Kunci Pelengseran Kadhafi

Suara Pembaruan,  Rabu, 2 Maret 2011, hal. 5.
Konfigurasi Suku, Kunci Pelengseran Kadhafi 
Oleh George Junus Aditjondro
Betulkah Libya terancam perang saudara, setelah massa oposisi b.rhasil membentuk pemerintahan sementara di Benghazi, di sebelah timur Tripoli?  Betulkah oposisi terhadap sang diktator hanya terpusat di Libya Timur, sementara rakyat di bagian Barat negeri itu kompak mendukung Kadhafi? Lalu, nanti setelah Kadhafi berhasil dilengserkan, struktur sosial apa yang dapat dipakai untuk membangun kembali negeri kaya minyak itu, di mana belum ada partai politik serta organisasi masyarakat sipil yang kuat, seperti al-Ikhwanul Muslimin di Mesir?
Di sinilah letak perbedaan antara Libya dan kedua negara tetangganya, Tunisia dan Mesir, di mana rakyatnya  telah lebih dulu menggulingkan diktatornya. Kunci perbedaannya terletak di  konfigurasi  antara 140 suku, marga (clan), dan keluarga besar di negeri padang pasir yang kaya minyak itu. 
Seperti dikemukakan sejumlah peneliti dari London School of Economics, Study and Research Center for the Arab and Mediterranean World, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies di Kairo,  serta majalah Der Spiegel di Jerman, keberlangsungan rezim Kadhafi, sangat tergantung pada balance of power  di antara suku-suku itu. Soalnya, suku Ghadafa dari mana Kadhafi berasal, hanyalah satu suku kecil dari bangsa Berber  yang berpola hidup Badawi (bedouin) yang termasuk penduduk asli Afrika Utara. Demi eksistensi politiknya, suku Ghadafa berkoalisi dengan suku-suku yang lebih besar, khususnya suku Magariha, yang paling lama dan paling erat hubungannya dengan rezim Kadhafi selama empat dasawarsa pemerintahan sang diktator.
Suku ini merasa berhutang budi pada Kadhafi, yang telah mengusahakan pembebasan seorang anggota suku ini, Abl Basst al-Mgrahi, dari penjara di Scotlandia karena keterlibatannya dalam pemboman pesawat Pan Am di Lockerbie. Kendati demikian, banyak anak muda suku ini ikut demo-demo anti-Kadhafi di Libya Timur dan Selatan.
Sementara itu, oposisi terkuat berpusat di Benghazi, basis suku Warfalla yang berjumlah sejuta jiwa, seperenam dari seluruh penduduk Libya. Ini suku terbesar di antara 20 suku yang banyak jumlah warganya, dan tadinya dipercayai oleh Kadhafi untuk mengisi aparat keamanannya. Namun suku ini yang pertama berbalik mendukung  oposisi. 
Perwira-perwira suku ini sudah pernah sebelumnya memberontak terhadap Kadhafi di tahun 1993, karena merasa dianaktirikan oleh sang diktator, yang hanya memberikan mereka posisi-posisi no. 2 di korps perwira Libya.
Selanjutnya, Misurata adalah suku terbesar di Libya Timur, yang juga berpusat di kota-kota Benghazi dan tetangganya, Darneh. Suku ini juga sudah bergabung dengan oposisi.
Kuatnya gerakan oposisi di Libya Timur tidak berarti suku-suku di Libya Tengah dan Barat masih setia mendukung Kadhafi. Sheikh Faraj al-Zuway dari suku  Zuwaya (= al-Zawiya) di kawasan Libya Tengah yang kaya minyak, sudah mengancam akan memotong pipa minyak ke Libya Barat serta  jalur ekspor minyak Libya, kalau kekerasan terhadap para demonstran tidak dihentikan. 
Sebelumnya, suku Tuareg yang semi-nomadis dari  Libya Selatan, sudah bergabung dengan gerakan oposisi. 
Akhirnya perlu dicatat peranan suku-suku di perbatasan Libya dan Mesir, yang mendukung perjuangan saudara-saudara mereka di Libya dengan bantuan tempat tinggal sementara yang aman, obat-obatan, susu onta, dan makanan. 2  juta orang itu, yang hidup dari beternak onta dan bertani gandum, melon, dan buah zaitun, juga berjasa menangkap seorang kaki tangan Kadhafi yang datang ke Kairo untuk menyewa pesawat untuk menerbangkan tentara bayaran  yang disewa  Kadhafi untuk menembak mati para demonstran.
Tinggal tentara bayaran serta pasukan khusus Libya yang dikomandani oleh putera-putera Kadhafi, sebagai ‘tameng hidup’ bagi sang diktator , setelah hampir semua kepala suku yang besar-besar, menegaskan oposisi mereka terhadap Kadhafi. 
Dukungan kepala-kepala suku, marga, dan keluarga-keluarga besar  itulah, selama 40 tahun sangat diandalkan oleh anak Baddawa pelaku kudeta tak berdarah tanggal 1 September 1969. Ia rangkul mereka dengan uang serta jabatan-jabatan strategis di militer . Tapi kini mereka buktikan mereka tidak bisa dibeli, dan satu per satu berbalik menentang sang diktator. 
Milisi Galaksi
Cara merangkul dan memecah belah suku-suku di daerah-daerah yang  bergolak, juga dikenal di negeri kita. Terutama di daerah-daerah di mana ada gerakan bersenjata yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Di masa DOM di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), aparat keamanan membentuk milisi pro-NKRI dengan merangkul suku Gayo di seputar Danau Laut Tawar, yang termasuk rumpun Melayu Tua, berbeda dengan mayoritas penduduk Aceh yang termasuk rumpun Melayu Muda. Bahasa, seni tari dan seni rupa orang Gayo pun berbeda dari orang pesisir. 
Selain suku Gayo dan  Alas, yang kini menghuni Kabupaten-Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes, organisasi milisi bernama Galaksi (Gayo, Alas, Sigli – seharusnya Singkil, GJA) juga merangkul transmigran dari Jawa, serta segelintir orang Aceh asli yang anti-GAM. 
Setelah perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki, Galaksi bubar, tapi teror terhadap para caleg PA (Partai Aceh, eks GAM) mnjelang pemilu legislatif  2009 masih dijalankan oleh  PETA (Pembela Tanah Air), dan dipimpin oleh Bupati Bener Meriah, Ir. Tagore Abubakar. PETA dengan dukungan aparat bersenjata  berusaha menyabot kesepakatan damai di Helsinki, dengan memperjuangkan pemekaran NAD dengan dua provinsi baru, satu meliputi daerah asal suku-suku  Gayo dan Alas, dan satu lagi meliputi kabupaten -kabupaten di pesisir Barat NAD. 
Namun sampai saat ini, provinsi NAD masih tetap dapat dijaga persatuannya, dan pengaruh PETA tidak seberapa. Menurut sumber penulis, PETA hanya berhasil merangkul 5% orang Gayo. Selebihnya orang Jawa dan orang Aceh asli. Jadi walaupun anggota PETA tersebar dari Tanah Gayo sampai pesisir Barat Aceh, usaha pemekaran kedua provinsi baru itu, untuk mementahkan hasil-hasil kesepakatan damai di Helsinki, 15 Agustus 2007, sampai saat ini tidak berhasil. 
Makanya sebaiknya, para pendukung strategi memecah belah suku-suku di seluruh Nusantara, belajar dari kegagalan Moammer Kadhafi di Libya.

Penulis adalah pengajar di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang sejak 2007 meneliti rekonstruksi NAD pasca-tsunami dan pasca-Helsinki.