Papua Storyteller

Loading...

Senin, 19 Desember 2011

Papuan Voices on Human Rights Day

         “Tuhan, apakah aku salah karena kulitku hitam? Apakah aku salah karena rambutku keriting? Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati. Tiap hari saudaraku mati, dibunuh. Aku hanya ingin kedamaian dan kebebasan....”

Ungkapan perih itu keluar dari bibir seorang perempuan Papua, yang memerankan tokoh ibu dalam fragmen “Papuan Voices”, racikan Kelompok Papuan Voices for Change.   Suara perempuan yang membalut tubuhnya dengan aksesoris tradisional Papua itu terdengar pedih, merintih, memberontak, tapi dengan sinisme yang amat pekat: “Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati”. Wajah sang ibu (diperankan oleh Reny Keiya) ditengadahkan ke langit seakan ia sedang mencari Tuhan. Sementara di sampingnya tergeletak sosok mayat sang suami, yang telah terbunuh. Dalam putus asa menyayat, suara sang ibu memiriskan hati.

Minggu, 18 Desember 2011

Hutan Dirusak Demi Ekonomi, Siapa Korbannya?

(Sebuah Refleksi Analitis) 

Oleh Wensi Fatubun


REALITAS krisis ekologi menyerang kita dari banyak aspek. Skala dan kompleksitas permasalahan-permasalahan dan kerumitan pemecahan-pemecahan jangka panjang yang diketengahkan oleh media massa kepada kita telah menjadi semakin sulit diabaikan. 
Kini negara-negara yang memiliki hutan luas seperti Brazil, Papua Nugini dan Costa Rica mengusulkan konsep yang berfokus pada fungsi hutan sebagai penyerap dan pelepas karbon. Skema baru ini bernama REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Skema ini mulai dibicarakan pada COP (Conference of the Parties) 12 di Nairobi-Kenya, yang kemudian dimatangkan pada KTT Perubahan Iklim di Bali lalu. REDD menawarkan skema retaining atau menahan karbon keluar. 

Sabtu, 17 Desember 2011

The anti-plebiscite campaigns in West Papua

by Pieter Drooglever
 
For reasons of opportunity and principle, the decolonisation-policies of the Netherlands since 1945 went under the aegis of self-determination. At the transfer of sovereignty in 1949 to the newly created Federal Republic of Indonesia, the Dutch refused to hand over the residency of New Guinea as well.  According to them, the Papuan population as a whole was not developed up to the point where it could determine for itself as yet, and there were plenty of indications that the leading layers of Papua society did agree with the argument. So the operation of self-determination had to be postponed for an as yet undeterminated period.

West Papua and the changing nature of self-determination

by Akihisa Matsuno, OSIPP, Osaka University

Self-determination beyond decolonisation

Self-determination has legal and political dimensions. The right to self-determination is cited in the UN Charter and the two Covenants of Human Rights, but basically the international community failed to consistently apply this right beyond the cases of decolonisation. The newly born states have been mostly hostile to the notion of self-determination of a population under their sovereignty, the world powers feared further instability if colonial boundaries were not respected, and there was a technical difficulty in defining ‘a people’.