Papua Storyteller

Loading...

Jumat, 20 Januari 2012

New Zealand as a potential West Papua peace-broker: The Bougainville experience revisited

by Maire Leadbeater

Thirteen years ago New Zealand hosted peace talks for the parties to the conflict in Bougainville.  Since these talks were instrumental in ending a horrific war it is understandable that New Zealand has gained a good reputation as a peace broker.  Over the last decade many West Papuan leaders have urged New Zealand to take up the peacemaker mantle again.  Now that the call for dialogue between West Papuan representatives and the Government of Indonesia is high on the agenda, it is time for a closer look at New Zealand’s role in helping to broker peace in Bougainville. 

West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?

By Jim Elmslie

Synopsis.

This paper analyses the ethnic breakdown of the Indonesian provinces of Papua and Papua Barat, commonly referred to collectively as West Papua, following the recent partial release of the 2010 Indonesian census. It shows the growing domination of the population by non-Papuan migrants to the point where the indigenous Papuans are now in the minority. Using historical growth rates the ethnic breakdown of the provinces is then predicted for 2020, showing the increasing marginalistion of the Papuans. The political ramifications of this massive demographic transition are then discussed, including the implications for Indonesia, Australia and the United States. The paper finishes with a discussion on whether a form of genocide is underway, as many Papuans claim, and concludes more research is needed to answer this question, specifically calling for an international fact finding mission.

Papuan Self Determination: the Indonesian Dimension

by Peter King

Paper for presentation at a conference on Comprehending West Papua organised by the West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 23-24 February 2010

What might persuade the Indonesian government that the time has come to yield to the near-unanimous desire of indigenous Papuans for self determination and independence for West Papua—or at least to begin a reconciliation process by adopting some version of the Papua Road Map to dialogue as laid out and being “socialised” by LIPI (the Indonesian Institute of Science)and Muridan Widjojo in Jakarta and by the Catholic Church and Neles Tebay in Jayapura?
Five scenarios come to mind:

Selasa, 17 Januari 2012

Reflections on the New York Agreement, the Act of Free Choice and developments since.

by John Saltford

Colonial history meant that an arbitrary line was drawn down the centre of New Guinea in the 19th Century. The eastern side, Papua New Guinea, eventually got its independence from Australia in 1975, but its western neighbour, West Papua, was to endure a very different fate. In this short paper I will examine what happened and look at some of the recent debates on the best way forward for West Papua.

Senin, 16 Januari 2012

Suara Hati Perempuan Minahasa

Ketika orang kebanyakan sibuk bekerja dan cari pekerjaan, Nency, alumni s2 Sosiologi Agama UKSW, jadi anak rumahan. 

"Saya merasa tersiksa selama dua bulan terakhir ini, seperti katak dalam tempurung. Bahkan saya seperti gelas antik yang hanya dipajang dalam lemari antik yang mewah itu. Tak ada kebebasan, tidak ada kemandirian dan tidak ada kreasi melakukan sesuatu. Semuanya diatur dan dibatasi".

Minggu, 15 Januari 2012

Pemimpin Bangsa Papua: MENOLAK PROSES HUKUM DI LUAR PENGADILAN NEGERI KELAS IIA JAYAPURA-PAPUA

Media Release
Pemimpin Bangsa Papua
MENOLAK PROSES HUKUM DI LUAR PENGADILAN NEGERI KELAS IIA JAYAPURA-PAPUA
Berhubung pernyataan salah satu anggota kejaksaan Tinggi Prov. Papua pada 11 Januari 2012, dan bertolak dari pengalaman bangsa Papua di masa lalu dimana banyak pejuang Papua diproses hukum di luar Papua kemudian mengalami nasip tragis, maka dari dalam terasi besi tahanan Negara Republik Indonesia saya, Forkorus Yaboisembut selaku  Presiden Negara Federal Republik Papua Barat bersama 4 orang masing-masing; Edison Waromi SH (perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat), Dominikus Sorabut, Selpius Boby, Agustinus Kraar dan menyatakan sikap;

The anti-plebiscite campaigns in West Papua

by Pieter Drooglever

For reasons of opportunity and principle, the decolonisation-policies of the Netherlands since 1945 went under the aegis of self-determination. At the transfer of sovereignty in 1949 to the newly created Federal Republic of Indonesia, the Dutch refused to hand over the residency of New Guinea as well.  According to them, the Papuan population as a whole was not developed up to the point where it could determine for itself as yet, and there were plenty of indications that the leading layers of Papua society did agree with the argument. So the operation of self-determination had to be postponed for an as yet undeterminated period.

Jumat, 13 Januari 2012

SEMINAR “PAPUA ROAD MAP”


Matahari persis tepat di atas kepala, kira-kira jam 13.00 waktu Jakarta, hari ini, tanggal 31 Juli 2008, di ruang seminar Sasana Widya Sarwono LIPI lt. 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710 diadakan seminar “Papua Road Map”. Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ini untuk membahas hasil penelitian Tim LIPI di Papua. Tim LIPI yang terdiri dari Muridan S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dalam penelitian di Papua berhasil menyusun “Papua Road Map” yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Pembahasan hasil penelitian Tim LIPI adalah dengan menghadirkan para pembahas, yakni Anum Siregar, SH., Dr. Daniel Dhakidae, dan Dr. Neles Tebay. Dan para peserta yang hadir terdiri dari para pemerhati masalah Papua, seperti dari Greepeace, PBI, JPIC MMSC Indonesia, JPIC OFM Indonesia, Imparsial, dan lain-lain serta beberapa orang dari Papua, seperti Ptd. Sokrates Sofyan Yoman dan Sekjen Presidium Dewan Adat Papua.  Saya salah satu peserta!

Seminar yang rencananya dilaksanakan tepat jam 12.00 waktu Jakarta, terpaksa harus tertunda dan akhirnya dapat dilaksanakan pada jam 13.00 waktu Jakarta, karena menunggu para undangan. Para peserta di ruangan yang kebanyakan bukan orang Papua asli memberikan warna tersendiri dalam mendiskusikan masalah Papua. Ada dua hal yang menonjol dari para peserta seminar dalam memahami persoalan di tanah Papua, yakni mayoritas peserta berpendapat bahwa masalah Papua adalah masalah marginalisasi akibat pembagunan yang tidak berpihak kepada orang Papua dan beberapa peserta, seperti Ptd. Sokrates Sofyan Yoman dan Sekjen Presedium Dewan Adat Papua berpendapat bahwa persoalan di Papua adalah persoalan pelurusan sejarah sejak tahun 1960-an hingga kini. 
 
Seminar yang istimewa ini dibuka dengan kata sambutan dari Oleh Koordinator Bidang Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dalam kata sambutannya Ikral menegaskan bahwa LIPI merasa sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan saudari-saudara sekalian. Pertemuan saat ini adalah untuk membahas hasil penelitihan dari Tim LIPI di tanah Papua. Hasil penelitan ini sebagaimana tertera dalam judul “Papua Road Map: Negatiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Ini penelitian yang baik dan bisa dijadikan referensi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan Papua. Tim ini berhasil mengurai persoalan Papua menjadi sebuah pemetaan yang jelas dan terukur. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun Papua? Muda-mudaan dialog ini bisa berlanjud. Karena, walaupun Otonomi Khusus untuk Papua telah berlangsung selama tujuh tahun di tanah Papua, tetapi masih saja persoalan tidak terselesaikan.

Rabu, 11 Januari 2012

ERNESTO “CHE” GUEVARA, ERNESTO LACLAU DAN KEBANGKITAN GERAKAN KIRI DI AMERIKA LATIN[1]


oleh George Junus Aditjondro[2]

… mencari ilmu boleh sampai ke Tiongkok.
Tetapi, untuk demokrasi partisipatif,
belajarlah ke Amerika Latin.
(Disadur dari M. Fadjroel Rachman (2006)

PENGANTAR

ARUS PASANG gerakan kiri yang kini melanda Amerika Latin, dirintis oleh para gerilyawan di Pegunungan Sierra Maestra di Kuba, di bawah pimpinan Fidel Castro dan Ernesto “Che” Guevara. Setelah dua tahun (1957-1958) bergerilya, pada tanggal 1 Januari 1959 para gerilyawan berhasil merebut ibukota Kuba, Havana, dan berdentanglah lonceng kematian bagi rezim Batista yang telah mengeruk kekayaan negeri Karibia itu untuk kepentingan AS. Lahirlah Republik Kuba baru, yang membangun sistem ekonomi sosialis pertama di benua Amerika (Rahardjo & Prabowo 2005: xiii-xiv).

Sabtu, 07 Januari 2012

Fransiskan Papua, Engage Media dan JPIC MSC Gelar Pelatihan Video Untuk Perubahan

EngageMedia (www.engagemedia.org), JPIC MSC Indonesia dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua menggelar pelatihan video perubahan bagi para pemuda dan mahasiswa yang aktif dalam gerakan perubahan untuk Papua. Kegiatan ini berlangsung di dua kota, yakni Sentani dan Merauke.

Di Sentani, kegiatan dilaksanakan selama enam hari (11-16 Juli 2011) bertempat di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Sentani. Sementara di Merauke, dilaksanakan dari 18 -24 Juli 2011 bertempat di biara MSC Merauke.

Koordinator pelatihan, Br. Edy Rosariyanto OFM mengatakan bahwa tujuan digelarnya pelatihan ini adalah agar peserta mampu memahami dasar-dasar pengambilan gambar, membuat cerita video dan mengedit video. Tentu saja melalui kegiatan ini, para peserta juga dilatih untuk lebih peka terhadap realitas sosial yang terjadi dan mampu mengidentifikasinya serta mengangkatnya menjadi ide film advokasi. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk mampu mengembangkan jaringan dengan teman-teman lain dalam rangka membangun kerja sama untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat.

HILANGNYA RASA AMAN (Situasi Militer dan EkoSoB Perbatasan RI-PNG di Kab. Merauke)


KATA PENGANTAR
            Laporan yang sedang anda pegang ini adalah laporan hasil monitoring potret militer dan situasi ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB) di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke (Negara Republik Indonesia) dan Papua New Guinea. Laporan monitoring ini dibuat oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian-Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) selama 3 (tiga) tahun (mulai dari 2004 sampai 2006). Fokus dari monitoring ini adalah persoalan keamanan dan kaitanya dengan kehadiran militer dan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat.
            Laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang, khususnya penduduk asli papua di perbatasan Kabupaten Merauke (RI) dan PNG yang mengalami pelbagai penderitaan fisik dan mental maupun pembiaran yang mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk asli papua. Hal ini adalah cerminan dari tindakan, kebijakan dan kelalaian negara terhadap warga negaranya.
            Hasil monitoring kami memperlihatkan betapa sekarang ini penduduk asli papua telah kehilangan rasa aman untuk hidup di tanah leluhurnya. Negara, terkesan seakan-akan telah kehilangan tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang, khususnya untuk penduduk asli Papua. Setiap penduduk asli papua tidak bebas lagi, hal ini sangat jelas terlihat dari perlakuan aparat keamanan terhadap penduduk asli papua. Pelbagai teror, intimidasi dan kekerasan fisik selalu dialami oleh penduduk. Perempuan dan anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru diperlakukan tidak adil. Martabat kaum perempuan selalu dilecekan dengan pelbagai tindakan pelecehan seksual.
            Pelbagai kebijakan pembanguan di wilayah perbatasan coba diterapkan dengan memasukan

Minggu, 01 Januari 2012

PESAN PAUS BENEDIKTUS XVI DALAM RANGKA PERAYAAN HARI PERDAMAIAN SEDUNIAI JANUARI 2012

MENDIDIK KAWULA MUDA DENGAN KEADILAN DAN DAMAI.


1. Permulaan sebuah tahun baru, yang adalah pemberian Tuhan pada kemanusiaan, mendorongku untuk menyebarkan pada semua, hasrat hatiku yang baik dengan penuh keyakinan dan perasaan. Masa yang ada di hadapan kita sekarang ini mungkin ditandai dengan keadilan dan damai secara kongkrit.Dengan sikap yang bagaimanakah kita menyongsong tahun baru itu? Kita menemukan sebuah gambaran yang indah dalam kitab Mazmur 130. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang beriman menunggu Tuhan “lebih dari penjaga menantikan fajar” (ayat 6). Mereka menunggunya dengan harapan yang teguh karena mereka tahu bahwa dia akan membawa cahaya, belas kasih, dan keselamatan
.