Papua Storyteller

Loading...

Jumat, 13 Januari 2012

SEMINAR “PAPUA ROAD MAP”


Matahari persis tepat di atas kepala, kira-kira jam 13.00 waktu Jakarta, hari ini, tanggal 31 Juli 2008, di ruang seminar Sasana Widya Sarwono LIPI lt. 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710 diadakan seminar “Papua Road Map”. Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ini untuk membahas hasil penelitian Tim LIPI di Papua. Tim LIPI yang terdiri dari Muridan S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dalam penelitian di Papua berhasil menyusun “Papua Road Map” yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Pembahasan hasil penelitian Tim LIPI adalah dengan menghadirkan para pembahas, yakni Anum Siregar, SH., Dr. Daniel Dhakidae, dan Dr. Neles Tebay. Dan para peserta yang hadir terdiri dari para pemerhati masalah Papua, seperti dari Greepeace, PBI, JPIC MMSC Indonesia, JPIC OFM Indonesia, Imparsial, dan lain-lain serta beberapa orang dari Papua, seperti Ptd. Sokrates Sofyan Yoman dan Sekjen Presidium Dewan Adat Papua.  Saya salah satu peserta!

Seminar yang rencananya dilaksanakan tepat jam 12.00 waktu Jakarta, terpaksa harus tertunda dan akhirnya dapat dilaksanakan pada jam 13.00 waktu Jakarta, karena menunggu para undangan. Para peserta di ruangan yang kebanyakan bukan orang Papua asli memberikan warna tersendiri dalam mendiskusikan masalah Papua. Ada dua hal yang menonjol dari para peserta seminar dalam memahami persoalan di tanah Papua, yakni mayoritas peserta berpendapat bahwa masalah Papua adalah masalah marginalisasi akibat pembagunan yang tidak berpihak kepada orang Papua dan beberapa peserta, seperti Ptd. Sokrates Sofyan Yoman dan Sekjen Presedium Dewan Adat Papua berpendapat bahwa persoalan di Papua adalah persoalan pelurusan sejarah sejak tahun 1960-an hingga kini. 
 
Seminar yang istimewa ini dibuka dengan kata sambutan dari Oleh Koordinator Bidang Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dalam kata sambutannya Ikral menegaskan bahwa LIPI merasa sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan saudari-saudara sekalian. Pertemuan saat ini adalah untuk membahas hasil penelitihan dari Tim LIPI di tanah Papua. Hasil penelitan ini sebagaimana tertera dalam judul “Papua Road Map: Negatiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Ini penelitian yang baik dan bisa dijadikan referensi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan Papua. Tim ini berhasil mengurai persoalan Papua menjadi sebuah pemetaan yang jelas dan terukur. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun Papua? Muda-mudaan dialog ini bisa berlanjud. Karena, walaupun Otonomi Khusus untuk Papua telah berlangsung selama tujuh tahun di tanah Papua, tetapi masih saja persoalan tidak terselesaikan.


Presentasi Hasil

Kata sambuta yang dibawakan oleh Ikral selama 11 menit itu kemudian dilanjutkan dengan Presentasi Hasil Penelitian. Kali ini giliran Dr. Muridan S. Widjojo dan Amirudin Al-Rahab, SS., Msi diberi kesempatan mewakili Tim LIPI untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai hasil temuan Tim LIPI selama mengadakan penelitian di Papua.

Dalam mempresentasikan makala “Papua Road Map: Negatiating the Past, Improving the Present and Securing the Future”, Dr. Muridan S. Widjojo memberikan beberapa penegasan penting sebagai bahan pancingan untuk pembahasan dan diskusi. Menurut Dr. Muridan S. Widjojo, posisi politik orang Papua relative kuat. Hal ini terlihat dari ruang politik yang diberikan dalam kebijakan Otonomi Khusus untuk daerah Papua. Tuntutan politik, kegagalan pembangunan, marginalisasi serta pendekatan militer dan intelijen yang dipakai terhadap penyelesaian persoalan Papua justru menamba persoalan baru di Papua. Dalam Papua Road Map ini, Tim LIPI menggunakan pendekatan keadilan. 
 
Dr. Muridan diberi kesempatan untuk presentasi selama 15 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Amirudin Al-Rahab, SS., Msi. “Jalan Rekonsiliasi di Papua: Antara Pengungkapan Kebenaran dan Pembuktian di Pengadilan” adalah judul dari makala Amirudin Al-Rahab, SS., Msi. Presentasi yang berlangsung selama 15 menit ini, Amirudin Al-Rahab, SS., Msi menegaskan bahwa yang ingin ditegaskan lewat makalanya itu adalah bagaimana kita mengenali persoalan kita, yakni resim Orde Baru yang sangat kuat dan hal itu berpengaruh untuk situasi di tanah Papua.

Pembahasan

Sesudah kedua narasumber mempresentasikan makala mereka, dilanjutkan dengan pembahasan. Pada kesempatan ini Ibu Hanum Siregar, SH., Dr. Daniel Dhakidae dan Dr. Neles Tebay menjadi pembahas yang hendak mengkritisi materi hasil penelitian dari kedua narasumber di atas tadi, khususnya materi “Papua Road Map”.

Ibu Hanum Siregar mendapat kesempatan pertama. Dengan nada lantang dan tegas, Ibu Hanum Siregar, SH memberikan beberapa catatan kritis. Menurut Ibu Hanum Siregar bahwa ada beberapa istilah yang membingungkan, seperti dimana sebenarnya meletakan dialog sebagai konsep penyelesaian persoalan Papua, investigasi dan rekonsiliasi. Kemudian, pertanyaanya bagaimana mengakui kesalahan? Siapa subyek yang harus dibawa ke rekonsiliasi? Belum adanya pemetaan pertarunagn antara kelompok Jakarta vs kelompok Papua, atau sebaliknya kelompok Papua vs kelompok Jakarta. Artinya, pertarungan ini belum jelas. Apakah UU Otsus itu mengkafer atau tidak? Rekonsiliasi harus melihat landasan budaya. Orang Papua dan Budaya Papua punya mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan persoalan atau konflik. Oleh karena itu, landasan budaya harus mendapat tempat dalam rekonsiliasi untuk masyarakat dan tanah Papua.

Selanjutnya, Dr. Daniel Dhakidae sebagai pembahas kedua menegaskan bahwa Papua adalah ancaman. Kalau mau bicara OPM seluruh Papua itu OPM. Papua adalah the best slide. Apakah Papua itu bagian dari Indonesia? Papua bukan Indonesia karena tidak diperlakukan sebagai orang Indonesia. Kalau Papua bagian dari Indonesia, bagaimana mengintegrasikan Papua ke Indonesia. Bagaimana mengubah cara pandang tentang Papua. Hal ini bisa kalau dibuat dialog terus menerus tentang Papua.

Dan akhirnya, pembahas ketiga, Dr. Neles Tebay menegaskan bahwa sudah lama Papua dipolitisir dan sudah saatnya dibahas secara ilmiah seperti forum ini. UU Otsus telah dibuat dan dijalankan 7 tahun. Tetapi implementasi dari UU Otsus masih belum maksimal. Untuk menyelesaikan persoalan Papua harus ada 2 KKR, yakni: KKR untuk Sejarah dan KKR untuk HAM. Tidak adanya KKR HAM bukan masalah tapi akibat dari tidak adanya implementasi Otsus. Pendekatan rekonsiliasi mengandaikan 2 pihak yang bertikai, harus bertemu, untuk mencapai pemahaman yang sama. Apa akibatnya? Solusianya apa? Perlu banyak pertemuan di Papua dan di Jakarta.

Diskusi:

Dalam sesi diskusi, para peserta yang hadir terlihat sangat antusias menanggapi temuan Tim LIPI tentang “Papua Road Map” ini. Bapak Amirudin sebagai orang yang diberi kesempatan pertama dalam sesi ini, menegaskan bahwa sebenarnya skema Papua Road Map yang dipakai oleh Tim LIPI ini adalah paradigm state security. Paradigma ini telah ditinggalkan sejak lama, yang dipakai adalah human security. “Papua Road Map” ini sangat jelas terlihat pendekatan state security yang dipakai. Kalau pendekatan state security ini yang dipakai maka persoalan di Papua akan semakin pelik dan tak terselesaikan. Oleh karena itu, DPR RI sudah mencetuskan HAM dalam UUD 1945, Jadi kalau diajukan secara terpisah antara Negara dan HAM, maka kita terjebak. LIPI lebih banyak membahas paradigm state security. Human security dikalakan dengan state security. Sehingga kita terperangkap dalam detail persoalan dan tidak bias keluar melihat solusi.

Lebih lanjut Pdt. Sokrates Sofyan Yoman, menegaskan bahwa pokok persoalan Papua ada pada sejarah. “Orang Papua selama berontak, karena ingin supaya sejarah bangsa Papua barat diluruskan, “ tandasnya. Lebih lanjut Sokrates menegaskan bahwa dalam Papua Road Map belum teridentifikasi masalah pokok. Yang ada dalam Papua Road Map adalah pemicu-pemicu konflik di tanah Papua. Senada dengan pendapat Pdt. Sokrates Sofyan Yoman ini, Sekjen Presidium Dewan Adat Papua menegaskan bahwa persoalan pokok Papua adalah sejarah. “Bapak saya adalah mantan tahanan belanda di Boven Digoel, dan kemudian tinggal di Kaimana. Pada suatu ketika, Bapak saya menyatakan tidak percaya ke Pemerintah Indonesia, karena telah memperlakukan orang Papua tidak sesuai dengan martabat manusia”, tandasnya. Sambil menunjuk seorang peserta, Bapak Sekjen menjelaskan bahwa pada tahun 1986, ketika peserta yang ditunjuk itu bertugas sebagai tentara di Jayapura dengan posisi yang penting, Ia pernah ditahan di lingkaran setan oleh anggota dari kesatuanya. Saat itu ia hendak mau ke rumah keluarganya rayakan lebaran. Dan waktu itu ada sempat kalimat yang muncul bahwa orang seperti dia akan di bunuh. Dan saat itulah banyak orang mengungsi ke PNG dan kebetulan dia ke Jakarta. Saat itu situasi jadi sagat tenang, terlihat banyak orang menyimak pembicaraan dari Bapak Sekjen itu. Akhirnya seusai menegaskan kisahnya terlihat bapak yang ditunjuk itu bergegas pergi meninggalkan ruang pertemuan. 
 
Selanjutnya, seorang peserta membuka ketegangan itu dengan pertanyaan yang lebih focus pada materi “Papua Road Map” itu. “Papua Road Map ini paket atau bisa dipilih? Manakah yang bisa dipilih dan itu adil bagi Papua? Apakah diantara potongan kotak-kotak yang menjadi prasyarat bagi kotak yang lain? Papua itu heterogen, bagaimana orang Papua berdialog dan apa posisi pendatang?”, tandas peserta itu.

Komentar dan pertanyaan kritis dari para peserta seminar ini, akhirnya tidak terlalu ditanggapi oleh para pembahas dan tepat jam 15.50 waktu Jakarta, seminar ditutup dengan sebuah penegasan oleh Dr. Muridan, bahwa Tim LIPI sangat berterima asih atas kedatangan teman-teman. Hasil Tim LIPI ini,yakni Papua Road Map ini akan diseminarkan dan disiskusikan serta direkomendasikan untuk dijadikan bahan pedoman penyelesaian persoalan Papua di Habibie Institut dan Sekretariat Wakil Presiden RI. (af.wensi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar