NOTA PASTORAL KWI TAHUN 2013

“KETERLIBATAN GEREJA DALAM MELESTARIKAN

 KEUTUHAN CIPTAAN”

PENGANTAR

1. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2012 berjudul: KETERLIBATAN GEREJA DALAM MELESTARIKAN KEUTUHAN CIPTAAN. Dengan memilih judul tersebut, Gere-ja ingin mengajak seluruh umat Katolik untuk memberi perhatian, meningkatkan kepedulian dan tindakan partisipatif dalam menjaga, memperbaiki, melindungi dan melestarikan ke-utuhan ciptaan dari berbagai macam kerusakan. Nota Pastoral ini dimaksudkan sebagai ba-han pembelajaran pribadi atau bersama bagi seluruh umat dan siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan usaha-usaha untuk menjaga, memperbaiki, melindungi dan memulihkannya. 

Salah Pilih Indonesia

Kesaksian para warga eks pengungsi Timor Leste di Kupang, NTT. Mereka adalah korban politik yang terabaikan. Pada tahun 1999, mereka mengungsi ke Kupang, setelah Timor Leste merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pilihan politik untuk dukung Timor Leste menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak seindah harapan mereka. pemerintah Indonesia mengabaikan hak-hak mereka.

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF INDONESIA STATEMENT RELATED TO WEST PAPUA AND PAPUA UNITED NATIONS, 23 MAY 2012

Delegation	Concern	Recommendations
Republic of Korea		We recommend enhanced efforts to provide adequate protection to human rights defenders and to improve human rights situations of ethnic and religious minorities in certain regions, including Papua. Indonesia: Kami merekomendasikan upaya ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pembela hak asasi manusia dan untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia kaum minoritas etnis dan agama di daerah tertentu, termasuk Papua.
Spain		Adopt legislation for the legal recognition and protection of human rights defenders, and proceed to repeal legislation restricting the right to defend and promote human rights. Delete the access restrictions of human rights defenders, journalists and diplomats to Papua and West Papua, as are specified by Special Autonomy Law Indonesia: Mengadopsi undang-undang untuk pengakuan hukum dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, dan lanjutkan untuk mencabut undang-undang yang membatasi hak untuk membela dan mempromosikan hak asasi manusia. Hapus pembatasan akses dari pembela hak asasi manusia, wartawan dan diplomat ke Papua dan Papua Barat, sebagaimana ditentukan oleh UU Otonomi Khusus
Switzerland	Congratulate Indonesia for its efforts to address the situation in West Papua and Papua through dialogue, but concerns with the abuse of prisoners, especially since 2010 Indonesia: Mengucapkan selamat kepada Indonesia atas upaya untuk mengatasi situasi di Papua Barat dan Papua melalui dialog, tetapi keprihatinan dengan penyalahgunaan tahanan, terutama sejak tahun 2010	Recommend the Indonesian Government to assure that the allegations of abuses should be investigated independently and effectively. Such cases should be treated by civilian court and not military court. Indonesia: Kenalkan Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran harus diselidiki secara mandiri dan efektif. Kasus tersebut harus ditangani oleh pengadilan sipil dan pengadilan bukan militer.
United Kingdom	Recognise the challenges, in particular in Papua and West Papua, where there is increase in violence, and welcome the efforts to address it. Indonesia: Mengakui tantangan, khususnya di Papua dan Papua Barat, di mana ada peningkatan kekerasan, dan menyambut upaya untuk mengatasinya.
USA	Commend Indonesia for its pursuit of a prosperity approach in Papua, and the creation of special unit to address the roots of Papuan grievances. Remain concerned about allegations of human rights abuses in Papua and West Papua and limitation of access for journalists and civil society organisations. Indonesia: Memuji Indonesia untuk mengejar pendekatan kesejahteraan di Papua, dan penciptaan unit khusus untuk menangani akar keluhan Papua. Tetap prihatin tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat dan keterbatasan akses bagi wartawan dan organisasi masyarakat sipil.
Canada		Take steps, particularly in Papua, to increase protection for human rights defenders against stigmatization, intimidation and attacks and to ensure respect for freedom of expression and peaceful protest, including through a review o regulations that can be used to restrict political expression in particular article 106 and 110 of the penal code and release of those detained solely for peaceful political activities Indonesia: Ambil langkah-langkah, terutama di Papua, untuk meningkatkan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia terhadap stigmatisasi, intimidasi dan serangan dan untuk menjamin penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan protes damai, termasuk melalui peraturan o review yang dapat digunakan untuk membatasi ekspresi politik dalam artikel khusus 106 dan 110 dari KUHP dan pelepasan mereka yang ditahan hanya karena kegiatan politik damai
France	Deplore the violation and violence of human rights where the victims are religious or ethnic minority particularly Ahmadis and Papuan community. Indonesia: Menyayangkan pelanggaran dan kekerasan hak asasi manusia di mana korban adalah minoritas agama atau etnis khususnya Ahmadiyah dan masyarakat Papua	Recommend to assure free access of the society civil and the national and foreign journalist to Papua and West Papua Indonesia: Kenalkan untuk menjamin akses bebas dari masyarakat sipil dan wartawan nasional dan asing untuk Papua dan Papua Barat
Germany	Request information on the intension of Indonesian government to release Filep Karma and other political detainees , who according to Sept 2011 report of UN Working Group on Arbitrary Detention have been held arbitrarily Value the effort to resolve the conflict in Papua through dialogue and the involvement of civil society, and still concern on the serious human rights violation Indonesia: Meminta informasi tentang kehebatan dari pemerintah Indonesia untuk melepaskan Filep Karma dan tahanan politik lainnya, yang menurut September 2011 laporan dari Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah diselenggarakan secara sewenang-wenang Nilai upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui dialog dan keterlibatan masyarakat sipil, dan masih peduli terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia	To hold accountable officials of all ranks responsible for human rights violations and to immediately grand access to the delegates of the ICRC to the Papua provinces in order to fulfil their mandate Indonesia: Untuk terus pejabat akuntabel dari semua jajaran bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan akses besar untuk segera delegasi ICRC untuk provinsi Papua untuk memenuhi mandat mereka
Japan	Concern by the situation in Papua where repression on the part of military and police officers is reported to be leading to human rights violations as well as by continued reports of a general climate of impunity Kepedulian oleh situasi di Papua di mana represi dari pihak perwira militer dan polisi dilaporkan sedang mengarah ke pelanggaran hak asasi manusia serta oleh laporan lanjutan dari iklim umum impunitas	To immediately halt to such actions. Untuk segera menghentikan tindakan tersebut.
Mexico		To extend invitation to the UN Working Group on the enforced disappearances, Special Rapporteur on right to food, independent expert on minorities, and special Rapporteur on the human rights of indigenous peoples, especially to the province of Papua Untuk memperpanjang undangan kepada Kelompok Kerja PBB tentang penghilangan paksa, Pelapor Khusus untuk hak atas pangan, ahli independen minoritas, dan Pelapor khusus tentang hak-hak asasi masyarakat adat, terutama untuk Provinsi Papua
New Zealand	Encourage the establishment of the Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua and the intention to change from security approach to welfare and justice approach for Papuans Mendorong pembentukan Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat serta niat untuk berubah dari pendekatan keamanan untuk pendekatan kesejahteraan dan keadilan bagi Papua	To implement comprehensive human rights training, with regular reviews to ensure effectiveness, for all military and police personnel, including those working in Papua and West Papua Untuk melaksanakan pelatihan komprehensif hak asasi manusia, dengan review berkala untuk memastikan efektivitas, untuk semua personil militer dan polisi, termasuk mereka yang bekerja di Papua dan Papua Barat
Italy	Up-date the situation of the implementation of the 2001 Special Autonomy Law for Papua and West Papua. Up-date situasi pelaksanaan UU Otonomi Khusus tahun 2001 untuk Papua dan Papua Barat.

GERAKAN PEMBEBASAN BANGSA PATANI

PASIFIKASI, DEMI PEMBANGUNAN TERUSAN KRA?

 oleh Dr. George J. Aditjondro

Gelombang-Gelombang Perlawanan Bangsa Patani:

= Tahun 1901, Raja Patani, Tengku Abdul Kadir Qamaruddin, mengirim surat kepada Gubernur Straits Settlements  Inggris di Singapura, meminta intervensi Inggris terhadap Raja Siam, Chulalongkorn (Rama V), untuk mengatasi penderitaan rakyatnya. Namun sang gubernur diam saja, sebab buat Inggris, persahabatan dengan Siam sangat diperlukan, sebagai buffer state  (negara tameng) antara jajahan Perancis di daratan Asia Tenggara(French Indo-China) dan jajahan Inggris di Asia Selatan dan Tenggara (British India). Gagal mendapat dukungan Inggris, Tengku Abdul Kadir Qamaruddin mencoba mengorganisir satu gerakan, yang dapat memancing penindasan yang lebih keras oleh penguasa di Bangkok, yang pada gilirannya dapat memicu perlawanan menentang reorganisasi ketujuh provinsi itu, di mana penguasa local (chaomuang) digantikan oleh birokrat-birokrat Thai yang beragama Buddhis. Walhasil, serangkaian perlawanan kolektif dimulai, ketika raja-raja Melayu menolak melepaskan kekuasaan mereka sebagai chaomuang  ke tujuh provinsi wilayah Selatan itu, yakni Patani, Nhongchik, Eaman, Ra-ngae (Legeh), Saiburi, Yala, dan Yaring (Che Man 1990: 35, 62).

Namuk Malind

(Potret ketidakberdayaan perempuan Papua)

Pendahuluan

Kabupaten Merauke atau sering disebut “Tanah Malind Anim” merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Indonesia. Luas wilayah 45.071 km persegi, terletak di antara 137-141 Bujur  Timur dan 5-9 Lintang Selatan. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Boven Digoel. Sebelah barat dan selatan, berbatasan dengan Laut Arafuru serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Kabupaten Merauke terbagi atas 11 distrik (kecamatan) yang terdiri dari 169 desa (kelurahan/kampung) dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 diperkirakan 174.710 jiwa.  Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki mencapai 19.104 jiwa dan perempuan mencapai 83.606 jiwa, serta terdapat 40.618 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk terkecil terdapat di distrik Sota mencapai 1.364 jiwa (0.78%), sedangkan jumlah penduduk terbanyak terdapat di distrik Merauke mencapai 70.002 jiwa (40.07%).

Korban bukan Objek: peliputan "Tragedi Sukhoi 9 Mei"

oleh Marsel Mangundap

Kami sebagai jurnalis mengimbau kepada teman-teman jurnalis dan kantor media dalam menyiarkan / mengedarkan / menayangkan pemberitaan kecelakaan pesawat Sukhoi atau dikenal sebagai ‘Tragedi Sukhoi 9 Mei’, berpedoman pada kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media online, dan standar perilaku penyiaran yang berlaku.

Sangat disayangkan peliputan sensasional yang mengeksploitasi korban. Seperti menayangkan secara berulang kondisi korban dan keluarga dengan mengeksploitasi kesedihan, menampilkan foto korban dan histeria keluarga korban secara berlebihan, mengedarkan berita spekulatif atas terjadinya peristiwa musibah tersebut.

Peace Jurnalism

Dov Shinar and Wilhelm Kempf (eds)
Peace journalism: The state of the art

Berlin: Regener, 2007
ISBN: 978-3-936014-12-9

This is a wonderful text that captures both the strengths and weaknesses of the current debate over peace journalism. The range of themes, practical strategies and theoretical approaches explored is particularly impressive. Annabel McGoldrick begins by examining ways in which prevalent conventions of journalistic objectivity, in fact, predispose coverage of conflict in favour of war. Only through a commitment to the principles of peace journalism (embedded in the liberal theory of press freedom) can the mainstream bias towards war journalism be challenged, according to McGoldrick.