ERNESTO “CHE” GUEVARA, ERNESTO LACLAU DAN KEBANGKITAN GERAKAN KIRI DI AMERIKA LATIN[1]

oleh George Junus Aditjondro[2]

… mencari ilmu boleh sampai ke Tiongkok.

Tetapi, untuk demokrasi partisipatif,

belajarlah ke Amerika Latin.

(Disadur dari M. Fadjroel Rachman (2006)

PENGANTAR

ARUS PASANG gerakan kiri yang kini melanda Amerika Latin, dirintis oleh para gerilyawan di Pegunungan Sierra Maestra di Kuba, di bawah pimpinan Fidel Castro dan Ernesto “Che” Guevara. Setelah dua tahun (1957-1958) bergerilya, pada tanggal 1 Januari 1959 para gerilyawan berhasil merebut ibukota Kuba, Havana, dan berdentanglah lonceng kematian bagi rezim Batista yang telah mengeruk kekayaan negeri Karibia itu untuk kepentingan AS. Lahirlah Republik Kuba baru, yang membangun sistem ekonomi sosialis pertama di benua Amerika (Rahardjo & Prabowo 2005: xiii-xiv).

Fransiskan Papua, Engage Media dan JPIC MSC Gelar Pelatihan Video Untuk Perubahan

EngageMedia (www.engagemedia.org), JPIC MSC Indonesia dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua menggelar pelatihan video perubahan bagi para pemuda dan mahasiswa yang aktif dalam gerakan perubahan untuk Papua. Kegiatan ini berlangsung di dua kota, yakni Sentani dan Merauke.

Di Sentani, kegiatan dilaksanakan selama enam hari (11-16 Juli 2011) bertempat di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Sentani. Sementara di Merauke, dilaksanakan dari 18 -24 Juli 2011 bertempat di biara MSC Merauke.

Koordinator pelatihan, Br. Edy Rosariyanto OFM mengatakan bahwa tujuan digelarnya pelatihan ini adalah agar peserta mampu memahami dasar-dasar pengambilan gambar, membuat cerita video dan mengedit video. Tentu saja melalui kegiatan ini, para peserta juga dilatih untuk lebih peka terhadap realitas sosial yang terjadi dan mampu mengidentifikasinya serta mengangkatnya menjadi ide film advokasi. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk mampu mengembangkan jaringan dengan teman-teman lain dalam rangka membangun kerja sama untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat.

HILANGNYA RASA AMAN (Situasi Militer dan EkoSoB Perbatasan RI-PNG di Kab. Merauke)

KATA PENGANTAR

            Laporan yang sedang anda pegang ini adalah laporan hasil monitoring potret militer dan situasi ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB) di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke (Negara Republik Indonesia) dan Papua New Guinea. Laporan monitoring ini dibuat oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian-Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) selama 3 (tiga) tahun (mulai dari 2004 sampai 2006). Fokus dari monitoring ini adalah persoalan keamanan dan kaitanya dengan kehadiran militer dan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat.

            Laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang, khususnya penduduk asli papua di perbatasan Kabupaten Merauke (RI) dan PNG yang mengalami pelbagai penderitaan fisik dan mental maupun pembiaran yang mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk asli papua. Hal ini adalah cerminan dari tindakan, kebijakan dan kelalaian negara terhadap warga negaranya.

            Hasil monitoring kami memperlihatkan betapa sekarang ini penduduk asli papua telah kehilangan rasa aman untuk hidup di tanah leluhurnya. Negara, terkesan seakan-akan telah kehilangan tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang, khususnya untuk penduduk asli Papua. Setiap penduduk asli papua tidak bebas lagi, hal ini sangat jelas terlihat dari perlakuan aparat keamanan terhadap penduduk asli papua. Pelbagai teror, intimidasi dan kekerasan fisik selalu dialami oleh penduduk. Perempuan dan anak-anak yang seharusnya dilindungi, justru diperlakukan tidak adil. Martabat kaum perempuan selalu dilecekan dengan pelbagai tindakan pelecehan seksual.

            Pelbagai kebijakan pembanguan di wilayah perbatasan coba diterapkan dengan memasukan

PESAN PAUS BENEDIKTUS XVI DALAM RANGKA PERAYAAN HARI PERDAMAIAN SEDUNIAI JANUARI 2012

“MENDIDIK KAWULA MUDA DENGAN KEADILAN DAN DAMAI”.

1. Permulaan sebuah tahun baru, yang adalah pemberian Tuhan pada kemanusiaan, mendorongku untuk menyebarkan pada semua, hasrat hatiku yang baik dengan penuh keyakinan dan perasaan. Masa yang ada di hadapan kita sekarang ini mungkin ditandai dengan keadilan dan damai secara kongkrit.Dengan sikap yang bagaimanakah kita menyongsong tahun baru itu? Kita menemukan sebuah gambaran yang indah dalam kitab Mazmur 130. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang beriman menunggu Tuhan “lebih dari penjaga menantikan fajar” (ayat 6). Mereka menunggunya dengan harapan yang teguh karena mereka tahu bahwa dia akan membawa cahaya, belas kasih, dan keselamatan

.

Papuan Voices on Human Rights Day

         “Tuhan, apakah aku salah karena kulitku hitam? Apakah aku salah karena rambutku keriting? Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati. Tiap hari saudaraku mati, dibunuh. Aku hanya ingin kedamaian dan kebebasan....”

Ungkapan perih itu keluar dari bibir seorang perempuan Papua, yang memerankan tokoh ibu dalam fragmen “Papuan Voices”, racikan Kelompok Papuan Voices for Change.   Suara perempuan yang membalut tubuhnya dengan aksesoris tradisional Papua itu terdengar pedih, merintih, memberontak, tapi dengan sinisme yang amat pekat: “Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati”. Wajah sang ibu (diperankan oleh Reny Keiya) ditengadahkan ke langit seakan ia sedang mencari Tuhan. Sementara di sampingnya tergeletak sosok mayat sang suami, yang telah terbunuh. Dalam putus asa menyayat, suara sang ibu memiriskan hati.

Hutan Dirusak Demi Ekonomi, Siapa Korbannya?

(Sebuah Refleksi Analitis) 

Oleh Wensi Fatubun

REALITAS krisis ekologi menyerang kita dari banyak aspek. Skala dan kompleksitas permasalahan-permasalahan dan kerumitan pemecahan-pemecahan jangka panjang yang diketengahkan oleh media massa kepada kita telah menjadi semakin sulit diabaikan. 

Kini negara-negara yang memiliki hutan luas seperti Brazil, Papua Nugini dan Costa Rica mengusulkan konsep yang berfokus pada fungsi hutan sebagai penyerap dan pelepas karbon. Skema baru ini bernama REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Skema ini mulai dibicarakan pada COP (Conference of the Parties) 12 di Nairobi-Kenya, yang kemudian dimatangkan pada KTT Perubahan Iklim di Bali lalu. REDD menawarkan skema retaining atau menahan karbon keluar. 

The anti-plebiscite campaigns in West Papua

by Pieter Drooglever

 

For reasons of opportunity and principle, the decolonisation-policies of the Netherlands since 1945 went under the aegis of self-determination. At the transfer of sovereignty in 1949 to the newly created Federal Republic of Indonesia, the Dutch refused to hand over the residency of New Guinea as well.  According to them, the Papuan population as a whole was not developed up to the point where it could determine for itself as yet, and there were plenty of indications that the leading layers of Papua society did agree with the argument. So the operation of self-determination had to be postponed for an as yet undeterminated period.