Papuan Voices on Human Rights Day

         “Tuhan, apakah aku salah karena kulitku hitam? Apakah aku salah karena rambutku keriting? Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati. Tiap hari saudaraku mati, dibunuh. Aku hanya ingin kedamaian dan kebebasan....”

Ungkapan perih itu keluar dari bibir seorang perempuan Papua, yang memerankan tokoh ibu dalam fragmen “Papuan Voices”, racikan Kelompok Papuan Voices for Change.   Suara perempuan yang membalut tubuhnya dengan aksesoris tradisional Papua itu terdengar pedih, merintih, memberontak, tapi dengan sinisme yang amat pekat: “Aku tak mau jadi bagian dari mereka, juga kalau aku harus mati”. Wajah sang ibu (diperankan oleh Reny Keiya) ditengadahkan ke langit seakan ia sedang mencari Tuhan. Sementara di sampingnya tergeletak sosok mayat sang suami, yang telah terbunuh. Dalam putus asa menyayat, suara sang ibu memiriskan hati.

Hutan Dirusak Demi Ekonomi, Siapa Korbannya?

(Sebuah Refleksi Analitis) 

Oleh Wensi Fatubun

REALITAS krisis ekologi menyerang kita dari banyak aspek. Skala dan kompleksitas permasalahan-permasalahan dan kerumitan pemecahan-pemecahan jangka panjang yang diketengahkan oleh media massa kepada kita telah menjadi semakin sulit diabaikan. 

Kini negara-negara yang memiliki hutan luas seperti Brazil, Papua Nugini dan Costa Rica mengusulkan konsep yang berfokus pada fungsi hutan sebagai penyerap dan pelepas karbon. Skema baru ini bernama REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Skema ini mulai dibicarakan pada COP (Conference of the Parties) 12 di Nairobi-Kenya, yang kemudian dimatangkan pada KTT Perubahan Iklim di Bali lalu. REDD menawarkan skema retaining atau menahan karbon keluar. 

The anti-plebiscite campaigns in West Papua

by Pieter Drooglever

 

For reasons of opportunity and principle, the decolonisation-policies of the Netherlands since 1945 went under the aegis of self-determination. At the transfer of sovereignty in 1949 to the newly created Federal Republic of Indonesia, the Dutch refused to hand over the residency of New Guinea as well.  According to them, the Papuan population as a whole was not developed up to the point where it could determine for itself as yet, and there were plenty of indications that the leading layers of Papua society did agree with the argument. So the operation of self-determination had to be postponed for an as yet undeterminated period.

West Papua and the changing nature of self-determination

by Akihisa Matsuno, OSIPP, Osaka University

Self-determination beyond decolonisation

Self-determination has legal and political dimensions. The right to self-determination is cited in the UN Charter and the two Covenants of Human Rights, but basically the international community failed to consistently apply this right beyond the cases of decolonisation. The newly born states have been mostly hostile to the notion of self-determination of a population under their sovereignty, the world powers feared further instability if colonial boundaries were not respected, and there was a technical difficulty in defining ‘a people’.

Advokasi dan Penyadaran

DATA YANG TERKUMPUL MAU DIAPAKAN?

Laporan riset lapangan, untuk bekal penelitian lebih lanjut, advokasi dan penyadaran

Oleh George Junus Aditjondro

            SETUMPUK data[1]  di belasan buku notes, pita kaset, foto dan film, serta dokumen-dokumen, serta sampel (cuplikan) air, tetumbuhan dan batu-batuan yang diduga tercemar bahan organik dan anorganik yang berbahaya[2], mau diapakan sepulang dari lapangan? Tentu saja data itu harus disistematisasi, diolah, dikaji, dan ditulis menjadi laporan penelitian lapangan yang terinci, dengan berbagai lampiran yang penad (relevan).

Warga ambil kembali tanah adat

Merauke, 22 Agustus 2011, anggota marga Basik-Basik melakukan pengukuran batas tanah adat marga dengan tanah jatah warga Trasmigrasi di Kampung Muram Sari, Distrik Jagebob. Karena, mantan Kepala Kampung Muram Sari, yang juga warga trasmigrasi asal Jawa, telah melakukan pencaplokan tanah adat marga Basik-Basik dan menyewakan kepada warga trasmigrasi.

Bartol Yolmen telah “pergi”

Siang itu (14/5/2010) di tengah hiruk pikuknya kota Merauke, saya bertemu dengan Bartol Yolmen, 29 tahun, di rumahnya, Jalan Mangga Dua Kimaan, Kota Merauke. Ayah dari seorang anak bernama Felix Yolmen, 3 tahun, yang menjadi korban kekerasan aparat TNI-AD Kostrad 643/WNS Kalimantan pada tahun 2005 silam. Ia sedang sakit. Badannya kurus dan agak bongkok, tapi dengan antusias menyambut kedatangan saya.

Tanpa peduli dengan situasi sekitarnya,ia serius menceritakan kisah hidupnya. Istrinya, Jemitri Gebze, tampak duduk di samping menemaninya. “Sejak dipukul oleh prajurit TNI-AD Kostrad 643/WNS, saya sakit sampai hari ini,” ungkapnya.

***